Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Isu Susu: Antara Kebutuhan Gizi dan Pentingnya Keamanan Pangan

MINGGU, 25 FEBRUARI 2024 | 21:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Topik susu akan terus menjadi perbincangan hangat seiring dengan rencana salah satu paslon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang ingin melaksanakan program makan siang dan susu gratis untuk anak Indonesia.

Berbagai negara sudah ancang ancang untuk ikut berkompetisi dalam penyediaan produk susu yang dibutuhkan. Selain negara negara yang telah lama menjadi penyedia bahan baku dan produk susu di Indonesia seperti Eropa, Amerika, Australia dan New Zealand, santer terdengar bahwa produk dari negara seperti China juga akan ikut menawarkan produk susu ke pasar Indonesia.

Dengan potensi semakin banyaknya pemain di industri susu, sangat penting untuk memastikan keamanan produk tersebut dengan melihat jejak sejarah keamanan pangan di negara asal, di mana produk tersebut diproduksi.


Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho meragukan kemampuan produksi susu dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

"Saya takutnya impor susu akan semakin besar,” ujar Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, seperti keterangan yang dikutip Minggu (25/2).

Kekhawatiran terhadap impor susu bukan tanpa sebab. Pada 2008, Indonesia pernah melarang impor susu yang berasal dari China karena adanya skandal tercemarnya susu bubuk yang membahayakan kesehatan.

Duta Besar RI untuk China saat itu, Sudrajat, mengatakan hal itu dilakukan demi melindungi konsumen dari hal yang tidak diinginkan.

“Adanya larangan impor itu adalah kejadian wajar dan merupakan reaksi pasar dengan adanya keracunan yang dialami ribuan bayi dan bahkan ada yang meninggal,” kata Sudrajat.

Sebagai produk pangan yang telah dikonsumsi secara global selama berabad-abad, susu memiliki sejarah panjang dalam hal keamanan pangan. Namun, tragedi susu bermelamin di China pada tahun 2008 menjadi peristiwa yang tidak terlupakan. Skandal ini menyebabkan 300.000 orang terkena dampaknya, dengan ribuan di antaranya harus dirawat di rumah sakit dan enam bayi meninggal karena batu ginjal.

Pada saat itu, Sanlu, salah satu dari 22 perusahaan yang terlibat dalam skandal tersebut, akhirnya mengidentifikasi bahwa melamin, sebuah zat kimia berbahaya, telah ditambahkan ke susu untuk meningkatkan kadar protein. Hal ini menyebabkan produk tersebut lolos uji kadar protein dan tes nutrisi. Tingkat melamin yang ditemukan dalam susu tersebut jauh melampaui batas yang diperbolehkan, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan produk susu.

Meskipun tragedi tersebut telah berlalu lebih dari satu dekade, dampaknya masih terasa hingga sekarang. Publik kehilangan kepercayaan pada produk susu lokal, seperti yang terungkap dalam survei yang dilakukan oleh firma konsultan McKinsey & Co. Lebih dari 10 ribu responden dalam survei tersebut lebih memilih susu impor, terutama dari Hong Kong, sebagai pilihan mereka.

Rencana salah satu paslon untuk menyediakan makan siang dan susu gratis bagi anak-anak Indonesia memunculkan kompetisi baru dalam industri susu. Sejarah tragis susu bermelamin tahun 2008 mengingatkan akan pentingnya keamanan produk susu. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan keamanan pangan, tantangan bagi produsen susu, baik lokal maupun impor, adalah memastikan produk mereka memenuhi standar keamanan yang ketat untuk memperoleh kembali kepercayaan publik.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya