Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (berkemeja batik)/Ist
DPRD Kota Bogor meminta pemerintah kota berkolaborasi pemerintah pusat dalam mempercepat langkah penurunan harga beras yang melonjak hingga Rp16 ribu per liter untuk kualitas medium di pasar tradisional.
Dikatakan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto kenaikan harga jelang hari sesar seperti Ramadan dan Idulfitri memang kerap terjadi.
Namun, katanya, kali ini menyentuh pada kebutuhan pokok yang paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif.
"Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat," kata Atang di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/2).
Atang menyebutkan, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi masalah kenaikan harga, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP).
Langkah pertama, kata Atang, Pemkot minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.
"Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau," katanya.
Selanjutnya, Atang memandang langkah yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat, dengan adanya Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga sekaligus.
"Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi," katanya.
Ketiga, lanjutnya, sambil menunggu masalah distribusi ke pasar terurai, operasi pasar pangan murah yang dilakukan pemerintah melalui Bulog bekerja sama pemerintah daerah lebih masif karena keterjangkauan daya beli masyarakat sangat penting untuk menghindari gejolak ekonomi dan sosial masyarakat jelang Ramadan ini.
Di Kota Bogor, pemerintah kota bekerja sama Perum Bulog telah mempersiapkan operasi pasar murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Operasi pasar itu dilakukan mulai Selasa (20/2) hingga Jumat (8/3).
Atang menilai, perlu ada tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan, untuk menjaga daya beli masyarakat secara merata.
"Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan di semua wilayah," tegasnya.
Terakhir, Atang mendorong pemerintah dan pihak terkait dapat mengantisipasi penimbunan beras jelang Ramadhan dengan terus berkeliling ke agen-agen agar tidak ada celah oknum dapat membeli dalam jumlah banyak.
"Kita perlu memastikan tidak ada potensi penimbunan beras di agen maupun oleh oknum yang membeli dalam jumlah banyak di situasi ini," pungkasnya.
