Berita

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bogor, Dedi Mulyono/RMOLJabar

Nusantara

PKS Gagal Capai Target Kursi DPRD Kota Bogor

SABTU, 24 FEBRUARI 2024 | 09:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perolehan suara PKS Kota Bogor pada Pemilu 2024 belum sesuai harapan. Merujuk real count internal partai, PKS Kota Bogor hanya mampu mendapat 11 kursi dari 21,01 persen suara.

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bogor, Dedi Mulyono mengatakan, partainya menargetkan dua kali lipat atau 20 kursi DPRD Kota Bogor, dari capaian sebelumnya yang mendapat 10 kursi di Pemilu 2019.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, kontestasi politik itu dinamis dan penuh persaingan yang ketat. Sehingga PKS di Pemilu 2024 hanya bisa menambah 1 kursi, dari 10 menjadi 11 kursi.


"Ya, tentu ini tidak sesuai harapan PKS. Karena memang kita ditugaskan oleh pimpinan sebanyak dua kali lipat," kata Dedi diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (24/2).

Oleh karenanya, pihaknya mengaku akan segera melakukan evaluasi terkait hasil internal partai di Pemilu 2024.

"Jadi ini sangat dinamis dan kita akan belajar tentang itu. Kita akan evaluasi betul. Setelah ini, kita akan melakukan rapat-rapat kerja maupun di rapat-rapat evaluasi," jelasnya.

Meski hanya meraih 11 kursi, pihaknya tetap mensyukuri. Dedi bahkan mengklaim capaian PKS ini tidak mudah karena di Kota Bogor, belum ada partai politik yang selalu mendapat suara signifikan selama dua periode.

"Memang betul kontestasi politik itu berat, tapi inilah hasilnya dan kita harus bersyukur. PKS masih bisa bertahan dan berhasil memenangkan di Pemilu 2024, dan ini tentu menjadi sesuatu yang membanggakan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya