Berita

Ilustrasi surat suara/Net

Publika

Kegaduhan Tuduhan Pemilu 2024 Curang

SABTU, 24 FEBRUARI 2024 | 08:17 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

KEMENTERIAN Keuangan mengalokasikan anggaran untuk pemilu 2024 sebesar Rp 71,3 triliun. Tahun 2022 pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 3,1 triliun dan tahun 2023 alokasi anggaran pemilu bertambah menjadi Rp 30 triliun.

Oleh karena terdapat tempat pemungutan suara (TPS) di dalam dan luar negeri, yang secara total sebesar 823.220 TPS tahun 2024, maka indeks secara sangat kasar biaya pemilu per TPS rata-rata sebesar Rp126,82 juta.

Implikasinya adalah setiap paslon pilpres, apabila mereka ingin mempunyai salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, berikut sertifikat penghitungan suara, maupun salinan formulir model A.3-KPU, model A.4-KPU, dan model A.DPK-KPU untuk setiap TPS, maka perkiraan secara sangat kasar memerlukan biaya dokumentasi dokumentasi sebesar Rp164,64 miliar se-Indonesia.

Hal itu, jika paslon pilpres menugaskan petugas sukarelawan pada semua TPS untuk memiliki dokumen otentik dokumentasi pemilu 2024.

Kepemilikan dokumentasi hasil perhitungan dan rekapitulasi pemilu per TPS akan membuat paslon dan parpol merasa lebih tenang dan tidak perlu bimbang maupun ragu, serta berulah protes kecurangan. Kecurangan pemilu yang dicurigai bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

Juga bahkan tidak perlu melempar gagasan hak interpelasi dan hak angket DPR RI jika dibandingkan untuk bertanding membuktikan dugaan TSM pada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi jika paslon dan parpol tidak mempunyai tanda bukti kepemilikan dokumentasi hasil perhitungan dan rekapitulasi pemilu per TPS secara lengkap, namun terpengaruh oleh berbagai rumor kecurangan dan sangat meragukan kredibilitas KPU, Bawaslu, dan terutama pada Sirekap KPU, maka terkesan terjadilah berbagai kegaduhan luar biasa setelah hasil hitung cepat pada 14 Februari 2024 telah terpublikasikan dan perolehan suara mereka terestimasi terlalu rendah.

Demikian pula untuk para sukarelawan parpol dan mahasiswa, yang tidak punya dokumentasi kepemilikan hasil perhitungan pemilu level TPS. Mereka menjadi sangat kecewa atas opini dari para pengamat, dan akademisi yang mengomentari kecurangan pemilu secara TSM dengan nada senantiasa serba bersentimen negatif.

Akibatnya adalah kekecewaan yang meledak-ledak terkesan menjadi sebab musabab terjadinya kegaduhan. Kegaduhan berupa penguatan gerakan pro demokrasi, anti pelanggaran moralitas, dan pelanggaran etika, serta pelanggaran pemilu curang.

Responsnya bukan hanya menolak hasil perhitungan dan rekapitulasi KPU, melainkan minta pemilu ulang, dan menuntut mendiskualifikasi paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bahkan berusaha menggalang kekuatan untuk memakzulkan presiden.

Demikian pula untuk caleg DPR RI, tingkat propinsi, kabupaten/kota, atau pun DPD, yang apabila juga tidak memiliki kepemilikan dokumentasi pemilu per TPS secara lengkap sebagai dokumen otentik, maka terjadilah gerakan kegaduhan.

Semakin mahalnya biaya operasional berkampanye, meningkatnya persaingan dalam pemenangan pemilu, maka potensi kegaduhan pun meningkat.

Tidak mengherankan, apabila sebagian pengamat mulai mengkhawatirkan potensi terjadinya konflik horizontal, apabila pihak-pihak yang kalah dalam pilpres dan pileg tidak kunjung untuk siap kalah.

Kiranya penggalangan perbaikan kekecewaan atas kekalahan dalam pemilu menjadi prioritas penting sebagai kanalisasi dan solusi untuk perbaikan stabilitas politik.

Jemput bola dari petugas kesehatan mental kejiwaan sangat penting untuk bertindak lebih proaktif, agar rasa frustasi dan depresi lebih cepat terawat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya