Anggota DPD RI Asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara/RMOLSumut
Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara menyoroti soal alasan penyebab kenaikan harga beras di Indonesia akibat bencana Elnino. Sebab menurutnya, jika perubahan iklim adalah pemicunya, maka harusnya pemerintah menyiapkan kebijakan yang berkelanjutan, mengingat kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu.
Menurut Dedi, belum ada kabar yang menggembirakan dari kebijakan pemerintah, khususnya di Kementerian terkait, bagaimana menangani masalah kebutuhan beras dengan harga yang mendapat jaminan dari negara. Sebab masalah ini justru membuat seakan bahan pokok pangan sebagian besar masyarakat Indonesia, dibiarkan begitu saja mengikuti mekanisme pasar.
“Saya sudah pernah sampaikan, bahwa faktor perubahan iklim itu kan seperti sebuah keniscayaan. Sebab isu pemanasan global itu memang sudah terjadi, seiring kerusakan lingkungan di dunia. Dan Elnino ini satu diantaranya, namun bukan berarti selalu menajdi kambing hitam di setiap ada kenaikan harga beras. Itu kan alasan klasik karena tidak ada langkah yang lain,” kata Dedi Iskandar Batubara kepada wartawan, Jumat (23/2/2024).
Beberapa catatan yang menurut Dedi perlu menjadi perhatian masyarakat adalah, seperti kenaikan harga terjadi pada beras jenis premium, yang produksinya lokal atau dalam negeri. Sementara di sisi lain, ada langkah impor beras, dimana Perum Bulog menjadi sektor terdepan sebagai pemasok, dan menjamin harga barang dari luar negeri itu lebih murah karena dijamin pemerintah.
"Dari informasi itu, justru kita melihat bahwa pemerintah memilih mengelola beras yang diproduksi oleh negara luar dengan jaminan harga, daripada menjamin kehidupan petani sendiri. Misalnya, menjamin ketersediaan pupuk subsidi, menjamin harga gabah tidak anjlok, dan membangun sarana pengairan yang cukup dan berkelanjutan, hingga mempertegas aturan tentang areal pertanian agar tidak ada konversi lahan," sebut Dedi Iskandar Batubara yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.
Pun begitu, Dedi tidak menampik bahwa impor beras merupakan langkah baik dalam hal menjamin ketersediaan bahan pokok pangan bagi masyarakat. Sehingga ada jaminan pasokan, khususnya menjelang hari besar keagamaan. Seperti Natal dan Tahun Baru sebelumnya, dan mendekati momentum Puasa Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri pada Maret-April mendatang. Termasuk dengan membagikan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu.
"Saya belum melihat rencana yang komprehensif, selain untuk menjamin harga gabah agar tidak anjlok dan merugikan petani pada masa panen raya. Sebab jika masalah pupuk, bibit, konversi lahan hingga irigasi tidak tuntas, tentu ancaman perubahan iklim akan terus muncul, terutama saat harga beli di masyarakat kembali tinggi dengan berbagai sebab, khususnya Elnino," kata Ketua PW Al-Washliyah Sumut ini.
Ia pun berharap pemerintahan di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai Oktober 2024 mendatang, meninggalkan catatan yang baik di bidang ketahanan pangan. Sehingga upaya tersebut nantinya, bisa dilanjutkan oleh rezim berikutnya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.
"Jika membangun infrastruktur seperti jalan tol bisa dilakukan. Harusnya untuk membangun dan memperkuat ketahanan pangan, itu tidak sulit. Karena saya yakin, investasi terhadap sektor pertanian ini akan jauh lebih penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045 seperti yang digaungkan sela ini," kata Dedi Iskandar Batubara.
Pertanyaan sederhana menurut Dedi, jika badai Elnino mempengaruhi produksi tanaman pangan di dunia, kenapa negara lain justru bisa mengekspor beras ke Indonesia, yang notabene adalah negara agraria?. "Kuncinya adalah mengembalikan Indonesia ke khithtah-nya, sebagai lumbung pangan dunia, dan menjamin kesejahteraan hidup petani," pungkasnya.
