Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net
Bongkar pasang gerbong koalisi dan oposisi pemerintahan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, diprediksi tidak lepas dari keterlibatan Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik dari Citra Institute Efriza memandang, keterlibatan Jokowi dalam penentuan komposisi koalisi pemerintahan mendatang sesuai dengan kondisi perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hingga hari ini.
"Yang potensial memenangkan kontestasi Pilpres 2024 adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, karena hari ini perolehan suaranya telah melebihi 50 persen," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).
Belakangan, Jokowi mulai mengundang Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, yang notabene bukan pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
Bahkan, Efriza juga mendengar Jokowi akan mengundang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, serta beberapa pimpinan utama partai lainnya.
"Jadi diyakini, kekuatan oposisi akan disisakan PKS dan PDIP," sambungnya menganalisis.
Menurutnya, Partai Nasdem punya ikatan politik dan utang budi yang kuat dengan Jokowi maupun Prabowo, sehingga kemungkinan akan merapat ke koalisi pemerintahan periode 2024-2029.
"Prabowo tentu sudah belajar dari Presiden Jokowi bahwa loyalitas Partai Nasdem begitu kuat dalam mendukung pemerintahan. Dan jangan lupa pula, hubungan Prabowo dengan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar, yang menyokong pencalonan Gibran, sangat baik," tuturnya.
"Artinya, penerimaan koalisi pemerintahan dengan bergabungnya Nasdem akan lebih cepat dan mudah prosesnya, tanpa ada gejolak dari partai pendukung pemerintah sebelumnya," sambung Efriza.
Selain itu, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang (Unpam) itu juga meyakini, PKB akan merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran setelah resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
"PKB basisnya adalah NU, ditambah perolehan suara PKB sedang amat baik saat ini. Hampir menyeluruh di berbagai daerah PKB memperoleh kursi. Kelincahan berpolitik Cak Imin sebagai Ketum PKB akan diperlukan oleh pemerintah," jelasnya.
Selain itu, Efriza juga melihat kemungkinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan merapat ke pemerintahan yang akan terbentuk usai presiden dan wakil presiden dilantik pada 20 Oktober 2024.
"PPP diyakini juga tak malu akan mengirim sinyal, kode, duluan kepada pihak pemerintah, agar menggoda dan mengajak untuk masuk ke pemerintahan. PPP juga jelas-jelas 'berutang budi' kepada Jokowi, karena langsung dan tak langsung membantu proses pergantian kepemimpinan dari Suharso ke Mardiono," ungkapnya.
Oleh karena itu, dia meyakini, hanya tersisa PDIP dan PKS saja yang akan berada di luar pemerintah. Karena Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat merupakan pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 202, dan perolehan suara mereka di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 per hari ini sudah melampaui ambang batas parlemen 4 persen.
"Jadi nantinya menyisakan dua partai, maka terkesan tetap ada oposisi di parlemen, padahal kekuatannya tidak dominan, hanya 24,37 persen. Meski begitu, parlemen akan banyak berisik karena ketua parlemennya dari PDIP," demikian Efriza.
