Di tengah melambungnya harga beras di dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Senin (19/2).
Rakor tersebut dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dengan dihadiri sejumlah sejumlah stakeholder terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam rakor itu, Irjen Kemendagri itu mendesak seluruh pihak, khususnya kepada peserta rakor, untuk sama-sama memikirkan jalan keluar dan menghasilkan sesuatu yang dapat menekan harga barang pokok.
“Sekarang, bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita berteori terus, sementara di luar harga naik terus, kemudian setiap Senin kita rapat, gak ada perubahan, ya gak ada artinya gitu loh!" tegas Tomsi kepada para peserta rakor.
Ia pun lebih lanjut berharap agar yang rutin diadakan setiap Senin itu menghasilkan suatu kebijakan yang bisa disampaikan kepada masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga K/L.
Selain itu, kesepakatan rakor juga diharapkan dapat dilaksanakan di lapangan sehingga harga bahan pokok dan inflasi bisa dikendalikan.
"Ada hal-hal masukan dan saran dari peserta rapat tentu yang baik kita kembangkan untuk kita laksanakan. Harapan saya, kita fokus di situ, kalau slide panjang panjang panjang, selesai kita jam 11 siang. Tapi, di luar harga tetap naik, gak ada guna. Tolong dipilah-pilah datanya yang operasional, yang bisa kita laksanakan," tutup Tomsi.
Adapun rakor tersebut di gelar di tengah langka dan tingginya harga beras di dalam negeri.
Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras di semua provinsi di Indonesia terpantau kompak naik di seluruh kualitas baik bawah, medium, ataupun beras super.
Contohnya, beras kualitas bawah I naik Rp200 atau 1,42 persen ke Rp14.250 per kg dan beras kualitas medium I meroket Rp200 alias 1,31 persen menjadi Rp15.500 per kg. Sedangkan beras kualitas super I kini dibanderol Rp16.850 per kg, ini naik Rp200 atau 1,2 persen.
Bahkan, di lapangan beras terpantau langka, di sejumlah toko ritel modern misalnya, beras premium 5 kg sulit ditemukan sejak menjelang pencoblosan Pemilu 2024 hingga sekarang.
