Berita

Ketua Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai (KPRD) Claudion Kanigia Sare dalam dialog bertajuk “Pemilu 2024, Pentingnya Konsolidasi Kekuatan Nasional” di Kazmara Café, Tangerang Selatan/Ist

Politik

KPRD Ajak Masyarakat Cegah Polarisasi Pasca Pemilu 2024

JUMAT, 16 FEBRUARI 2024 | 01:52 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan kampanye hitam, isu SARA dan hoaks yang dapat mengakibatkan perpecahan atau polarisasi pasca Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Ketua Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai (KPRD) Claudion Kanigia Sare dalam dialog bertajuk “Pemilu 2024, Pentingnya Konsolidasi Kekuatan Nasional” di Kazmara Café, Tangerang Selatan.

"Pemilu 2024 ini menjadi langkah yang tepat untuk melaksanakan konsolidasi kekuatan nasional agar dapat menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan pemimpin hebat," kata Claudion dikutip Jumat (16/2).


Menurut Claudion, Pemilu 2024 menjadi momentum bagi semua elemen masyarakat, partai politik dan peserta pemilu untuk bersama-sama, bergandengan tangan memikirkan masa depan bangsa, memikirkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat dan anak muda tidak boleh terpengaruh dengan intrik-intrik politik yang dapat memecah belah bangsa, seperti isu SARA, hoaks dan lainnya," kata Claudion.

Sementara akademisi Robi Haerullah mengatakan, Indonesia masih banyak menghadapi persoalan sosial, sehingga pemilu merupakan waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi agar dapat menyelesaikan masalah bangsa.

“Selama 78 tahun merdeka, bangsa ini masih dihantui oleh persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, pendidikan mahal dan banyak lagi," Robi.

Untuk itu pemilu 2024 ini adalah waktu yang tepat untuk semua kelompok sosial masyarakat, termasuk peserta pemilu dan partai politik yang sedang berkontestasi pada pesta demokrasi hari ini untuk membicarakan ide, gagasan serta program-program yang dapat menjawab persoalan mendasar rakyat.

Dialog tersebut turut menghadirkan narasumber aktivis mahasiswa, Moh Alfatur Rozi.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya