PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero mengalami peningkatan laba pada 2023. Namun kinerja perusahaan listrik pelat merah ini terus menjadi sorotan, terutama terkait strategi bisnisnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta PLN menyusun rencana kerja strategis berdasarkan tantangan dan peluang yang ada.
Mulyanto menyebut beberapa masalah prioritas yang perlu ditangani PLN, di antaranya menyiapkan skenario pembayaran utang yang sangat besar, rasio elektrifikasi dan kelebihan pasokan listrik.
"PLN adalah BUMN yang didedikasikan dan memiliki tugas utama untuk memenuhi layanan publik. Lingkup kerja PLN merupakan cabang usaha yang penting dan strategis yang dikuasai negara. Meski berperan sebagai badan usaha yang perlu melayani masyarakat PLN tetap harus profit dan menjadi korporasi yang sehat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (15/2).
Mulyanto menambahkan bila tahun 2023 PLN mendapat keuntungan maka sebaiknya dana tersebut dapat digunakan untuk mencicil utang dan investasi baru. Dengan demikian usaha PLN terus tumbuh.
"PLN harus masuk, mendorong dan memberikan kemudahan bagi penumbuhan pusat-pusat demand listrik baru atau peningkatan demand yang sudah ada seperti membangun SPKLU secara massif melanjutkan program penggunaan rice cooker atau kompor listrik,” jelasnya.
“Menurut saya program rice cooker dan kompor listrik ini bagus-bagus saja karena dapat meningkatkan demand di sektor rumah tangga, yang sekaligus mengurang impor LPG," terang Mulyanto.
Mulyanto minta PLN juga perlu mengelola jual-beli PLTS atap untuk rumah tangga secara optimal agar surplus listrik di perkotaan dapat terkendali. Selain itu terkait rasio elektrifikasi PLN harus bisa menuntaskan target 100 persen di tahun 2024 ini. Perhitungan elektrifikasi juga harus berbasis rumah tangga, bukan berbasis desa.
"Pemerintah berjanji pada tahun 2020 sudah tidak ada rumah yang gelap dari sabang hingga Merauke. Namun faktanya target itu gagal diwujudkan. Kini Pemerintah berjanji di tahun 2024 rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 100 persen,” tegas dia.
“Saya tidak yakin ini tercapai, karena faktor inputnya, seperti anggaran untuk program pemasangan listrik baru yang biasanya dari dana PMN untuk PLN justru "nol" untuk tahun 2024,” ungkap Mulyanto.
Sementara anggaran program pemasangan listrik baru gratis di Kementerian ESDM tahun 2024 menurun. Usulan program tambahan khusus untuk mencapai 100 persen rasio elektrifikasi di Kementerian ESDM juga tidak disetujui Pemerintah.
“Kalau inputnya lemah seperti ini mustahil tercapai rasio elektrifikasi 100 persen di tahun 2024," tegasnya lagi.
Mulyanto menyebut dalam kondisi tertentu bisa saja PLN mencari sumber pendanaan sendiri untuk pengembangan elektrifikasi publik, dan tidak mengandalkan pendanaan pemerintah.
"Selama ini kan PLN rajin menerbitkan obligasi, laku tak pernah default, karena dijamin pemerintah. PLN harusnya rajin cari pendanaan secara mandiri. apalagi untuk transisi pembangkit, karena skema kemitraan Just energy Transition Partnership (JETP) yang USD 20 miliar dari negara maju juga gak keliatan komitmennya sampai saat ini,” bebernya.
"JETP ini kan cuma tebar angin surga. Faktanya skema JETP menjadi utang dengan bunga komersil. Pemerintah jangan sekedar umbar janji tanpa komitmen pendanaan yang jelas," tandas Mulyanto.
