Berita

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra/Net

Dunia

Mantan PM Thailand Dapat Bebas Bersyarat dari Kerajaan

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 16:21 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang dipenjara karena penyalahgunaan kekuasaan, dikabarkan akan bebas bersyarat.

Perdana Menteri Srettha Thavisin membenarkan kabar pembebasan bersyarat untuk mantan PM berusia 74 tahun yang telah mendekam di penjara selama delapan tahun itu.

Keputusan pembebasan ini muncul setelah kerajaan memberikan pengampunan dengan mengurangi masa hukumannya.


“Itu resmi. Setelah dibebaskan dia akan menjadi warga negara biasa. Apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu," kata Srettha sambil menekankan bahwa semuanya telah dilakukan sesuai hukum.

Mengutip Aljazeera, Selasa (13/2), Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus tahun lalu setelah lebih dari 14 tahun mengasingkan diri.

Ia segera dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara delapan tahun, namun tekanan darahnya yang tinggi menyebabkan pemindahannya ke rumah sakit setelah satu malam di penjara.

Media Thailand sebelumnya melaporkan bahwa Thaksin termasuk di antara 930 narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat, karena alasan usia dan kesehatan. Saat ini ia diperkirakan akan bebas pada 17 Februari mendatang.

Thaksin Shinawatra meraih kekuasaan pada 2001 lalu dengan platform populis yang menarik perhatian masyarakat pedesaan yang selama ini telah diabaikan oleh elit penguasa.

Namun, kekuasaan Thaksin harus diakhiri oleh kudeta militer, saat ia kembali menjabat lima tahun kemudian. Thaksin mendapatkan banyak tuduhan, seperti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diasingkan, sebagian besar di Dubai.

Srettha Thavisin, yang berasal dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh putri bungsu Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa Thaksin adalah sosok yang dapat memberikan "nasihat yang baik" kepada putrinya untuk berbakti pada negara.

Partai Pheu Thai membentuk pemerintahan setelah pemilu Mei lalu, tetapi masih menghadapi tantangan dari unsur-unsur yang terkait dengan militer dan elit tradisional.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya