Berita

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra/Net

Dunia

Mantan PM Thailand Dapat Bebas Bersyarat dari Kerajaan

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 16:21 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang dipenjara karena penyalahgunaan kekuasaan, dikabarkan akan bebas bersyarat.

Perdana Menteri Srettha Thavisin membenarkan kabar pembebasan bersyarat untuk mantan PM berusia 74 tahun yang telah mendekam di penjara selama delapan tahun itu.

Keputusan pembebasan ini muncul setelah kerajaan memberikan pengampunan dengan mengurangi masa hukumannya.

“Itu resmi. Setelah dibebaskan dia akan menjadi warga negara biasa. Apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu," kata Srettha sambil menekankan bahwa semuanya telah dilakukan sesuai hukum.

Mengutip Aljazeera, Selasa (13/2), Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus tahun lalu setelah lebih dari 14 tahun mengasingkan diri.

Ia segera dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara delapan tahun, namun tekanan darahnya yang tinggi menyebabkan pemindahannya ke rumah sakit setelah satu malam di penjara.

Media Thailand sebelumnya melaporkan bahwa Thaksin termasuk di antara 930 narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat, karena alasan usia dan kesehatan. Saat ini ia diperkirakan akan bebas pada 17 Februari mendatang.

Thaksin Shinawatra meraih kekuasaan pada 2001 lalu dengan platform populis yang menarik perhatian masyarakat pedesaan yang selama ini telah diabaikan oleh elit penguasa.

Namun, kekuasaan Thaksin harus diakhiri oleh kudeta militer, saat ia kembali menjabat lima tahun kemudian. Thaksin mendapatkan banyak tuduhan, seperti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diasingkan, sebagian besar di Dubai.

Srettha Thavisin, yang berasal dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh putri bungsu Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa Thaksin adalah sosok yang dapat memberikan "nasihat yang baik" kepada putrinya untuk berbakti pada negara.

Partai Pheu Thai membentuk pemerintahan setelah pemilu Mei lalu, tetapi masih menghadapi tantangan dari unsur-unsur yang terkait dengan militer dan elit tradisional.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya