Berita

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra/Net

Dunia

Mantan PM Thailand Dapat Bebas Bersyarat dari Kerajaan

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 16:21 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang dipenjara karena penyalahgunaan kekuasaan, dikabarkan akan bebas bersyarat.

Perdana Menteri Srettha Thavisin membenarkan kabar pembebasan bersyarat untuk mantan PM berusia 74 tahun yang telah mendekam di penjara selama delapan tahun itu.

Keputusan pembebasan ini muncul setelah kerajaan memberikan pengampunan dengan mengurangi masa hukumannya.

“Itu resmi. Setelah dibebaskan dia akan menjadi warga negara biasa. Apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu," kata Srettha sambil menekankan bahwa semuanya telah dilakukan sesuai hukum.

Mengutip Aljazeera, Selasa (13/2), Thaksin kembali ke Thailand pada Agustus tahun lalu setelah lebih dari 14 tahun mengasingkan diri.

Ia segera dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara delapan tahun, namun tekanan darahnya yang tinggi menyebabkan pemindahannya ke rumah sakit setelah satu malam di penjara.

Media Thailand sebelumnya melaporkan bahwa Thaksin termasuk di antara 930 narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat, karena alasan usia dan kesehatan. Saat ini ia diperkirakan akan bebas pada 17 Februari mendatang.

Thaksin Shinawatra meraih kekuasaan pada 2001 lalu dengan platform populis yang menarik perhatian masyarakat pedesaan yang selama ini telah diabaikan oleh elit penguasa.

Namun, kekuasaan Thaksin harus diakhiri oleh kudeta militer, saat ia kembali menjabat lima tahun kemudian. Thaksin mendapatkan banyak tuduhan, seperti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diasingkan, sebagian besar di Dubai.

Srettha Thavisin, yang berasal dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh putri bungsu Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa Thaksin adalah sosok yang dapat memberikan "nasihat yang baik" kepada putrinya untuk berbakti pada negara.

Partai Pheu Thai membentuk pemerintahan setelah pemilu Mei lalu, tetapi masih menghadapi tantangan dari unsur-unsur yang terkait dengan militer dan elit tradisional.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

UPDATE

Tiga Hakim PN Surabaya Tersangka Dugaan Suap Diperiksa di Kejagung

Selasa, 05 November 2024 | 14:04

Beberapa Jam Sebelum Pilpres AS, Korut Luncurkan Rudal Balistik ke Laut Timur

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Pembiayaan Hijau Jadi Kunci Percepatan SDGs

Selasa, 05 November 2024 | 13:58

Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Rapat Bareng Kementan

Selasa, 05 November 2024 | 13:57

Cegah Pelanggaran Etik, DKPP Rakor Bareng 622 Penyelenggara Pemilu

Selasa, 05 November 2024 | 13:53

Susun Prolegnas 2025-2029, Baleg DPR Bahas Revisi UU Hak Cipta

Selasa, 05 November 2024 | 13:51

BPOM Sita Puluhan Ribu Kemasan Latio Imbas Kasus Keracunan

Selasa, 05 November 2024 | 13:45

Laporan Dugaan Gratifikasi Private Jet Kaesang Masih Berproses di KPK

Selasa, 05 November 2024 | 13:36

DKPP Terima 584 Pengaduan Pilkada, Terbanyak di Sumut

Selasa, 05 November 2024 | 13:35

Masih Sakit, Megawati Belum Bisa Bertemu Prabowo

Selasa, 05 November 2024 | 13:20

Selengkapnya