Berita

Ilustrasi penerimaan bantuan sosial (bansos) di Amerika Serikat/Ist

Dahlan Iskan

Tunggakan Bansos

SELASA, 13 FEBRUARI 2024 | 06:48 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

BANSOS di Amerika Serikat mencapai rekornya: satu triliun dolar lebih dikit. Tepatnya: USD 1.040.000.000.000. Kalikan Rp15.000. Itu tahun 2022 yang diumumkan tahun lalu.

Jumlah yang menerima bansos pun terus meningkat: 66 juta orang. Belum pernah angka itu turun. Pun di zaman keemasan ekonomi Amerika di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Waktu itu yang menerima bansos memang baru 37 orang. Tahun 1987. Jumlah yang dibayarkan pun "baru" USD 120 miliar. Tapi angka itu juga naik daripada presiden sebelumnya.

Nilai bansos di AS ternyata mirip dengan utang negara: tidak pernah turun. Pun jumlah yang menerima bansos.


Di sana bansos lahir sejak 1936. Atau sekitar itu. Zaman itu Amerika baru melewati masa paling sulit. Depresi besar ekonomi. Banyak sekali perusahaan bangkrut. Terjadilah PHK besar-besaran.

Ngurus 66 juta orang tentu tidak mudah. Banyak juga yang menyalahgunakannya: di pihak penerima. Tidak pernah ada berita bansos dikorupsi di sana. Yang ada: si penerima keenakan terima bansos bulanan. Meski sudah mendapat pekerjaan atau gajinya sudah lebih baik, tetap saja menerima bansos lama: sekitar Rp20 juta/bulan. Tepatnya: USD 1.700.

Nilai bansos itu mestinya turun kalau status "kemiskinan" Anda berubah. Yang sebelumnya tidak punya penghasilan/penganggur sudah mulai dapat pekerjaan. Yang awalnya bergaji sangat kecil sudah lebih baik. Yang sebelumnya jomblo sudah menikah.

Pembaruan data seperti itu juga problem di sana. Akibatnya: instansi yang mengurus bansos mengalami kelebihan bayar. Nilainya: bukan main --menurut perusuh Disway yang hobinya rebahan. Mencapai USD 23 miliar. Itu angka tahun lalu. Setara sekitar Rp500 triliun.

Maka belakangan ini instansi tersebut rajin kirim email ke penerima bansos: memberitahukan bahwa si penerima telah mendapat bansos melebihi jatah mereka. Harus dikembalikan. Tahun lalu hasil jepretan instansi tersebut mencapai hampir USD 5 miliar. Setara Rp75 triliun. Luar biasa ketaatan mereka. Masih mau mengembalikan uang yang sudah habis dibelanjakan. Atau memang masih disimpan.

Tapi yang belum mengembalikan juga masih jauh lebih besar. Masih empat kali lipatnya. Mereka diizinkan komplain. Proses itu tentu akan panjang. Bagi yang terang-terangan data barunya akurat, instansi bansos bikin langkah drastis: nilai bansos bulan berikutnya dipotong habis. Pun bulan berikutnya lagi. Sampai lunas.

Akibat langkah penertiban penerima bansos itu --Anda pun sudah bisa membayangkan– ada yang sangat dramatis. Media di Amerika kemarin ada yang menuliskan kisah Nonya (saya sulit menafsirkan apakah dia nona atau nyonya) Denise Woods. Setengah umur.

Akibat pemotongan itu Denise tidak mampu lagi membayar sewa kamar. Dia memang punya mobil tapi tidak mampu lagi sewa rumah. Akibatnya: tiap malam dia harus cari tempat parkir yang aman. Yang gratis. Di situlah Danise bermalam. Di bagian belakang mobilnyi. Dia belum tahu sampai kapan harus seperti itu.

Danise tidak sendirian. Begitu banyak yang senasib. Tapi Danise tidak sampai menggelandang. Tidak seperti ribuan orang di Amerika yang kini tiap malam tidur di emperan toko atau bangunan.

Di San Francisco. Di Los Angeles. Di New York. Di Portland. Di banyak kota. Sampai banyak toko tutup. Tidak dapat bisnis. Mereka tidak bisa diusir. Ada UU yang melarang mengusir gelandangan seperti itu.

Amerika kini menghadapi Pilpres. Tidak ada isu bansos di sana. Presiden tidak boleh cawe-cawe soal bansos di Amerika.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya