Krisis ekonomi di China yang terjadi akibat ketergantungannya terhadap sektor real estat telah menyebabkan jatuhnya ekonomi negara itu, seperti krisis yang pernah terjadi di Amerika Serikat(AS).
Hal tersebut dikatakan seorang ekonom AS, pendiri hedge-fund ternama Hayman Capital, Kyle Bass.
"Krisis di China terlihat seperti krisis keuangan steroid di AS," katanya dikutip dari CNBC International Senin (12/2).
"Mereka (China) memiliki leverage (pinjaman dana) perbankan 3,5 kali lebih besar dibandingkan saat kita memasuki krisis, dan mereka baru terjun ke dunia perbankan selama beberapa dekade," ujarnya.
Menurut Bass, pertumbuhan ekonomi yang dinikmati China selama bertahun-tahun sebelum pandemi ini kemungkinan terjadi akibat pasar real estat yang tidak diatur dengan baik. Padahal sektor itu bergantung pada utang untuk melakukan ekspansi.
Adapun sektor real estat China diketahui menyumbang sekitar seperempat PDB negara, dan juga menyumbang 70 persen kekayaan rumah tangga.
Namun, karena masalah gagal bayar yang kini melanda industri ini, hal tersebut dapat menimbulkan masalah bagi perekonomian negara secara lebih luas.
"Arsitektur dasar perekonomian China telah rusak. Hampir setiap pengembang publik atau terdaftar di China mengalami gagal bayar," tambah Bass.
Mundurnya perekonomian China itu terjadi usai dua perusahaan terbesar, Evergrande dan Country Garden, memiliki utang kolektif lebih dari 500 miliar dolar (Rp7.803 triliun).
Pengadilan Hong Kong pada Januari memerintahkan likuidasi Evergrande. Keruntuhan Evergrande ini telah memicu kekhawatiran akan risiko sistemik yang akan datang.
"Sebagai perbandingan, sistem perbankan AS juga kehilangan sekitar 800 miliar dolar selama krisis keuangan, namun kemudian diseimbangkan kembali melalui modal baru," kata Bass, seraya menyinggung para pejabat China yang dinilai ragu-ragu untuk memberikan stimulus ekonomi seperti yang dilakukan AS pada 2008.
Bass mengatakan bahwa gagal bayar menyebabkan tekanan keuangan pada pemerintah daerah, yang meningkatkan pendapatan melalui penjualan tanah kepada pengembang.
Kebangkrutan pemerintah, katanya, kini tertinggal dari pasar properti, dengan pasar utang pemerintah daerah setara dengan 13 triliun dolar (Rp202.998 triliun).
Tekanan ini terlihat dari pasar China, yang telah kehilangan sekitar 7 triliun dolar sejak tahun 2021 lalu. Sementara dalam beberapa minggu terakhir, pihak berwenang di Beijing telah mempublikasikan upaya untuk membendung arus keluar ini, meskipun kepercayaan belum meningkat.
