Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya mendorong pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menunjang manajemen pasokan. Pemerintah juga mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang digelar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Hotel Mercure, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat (9/2).
Sosialisasi ini dihadiri 200 peserta yang terdiri dari petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat di Kabupaten Minahasa.
“SRG dan PLK diharapkan dapat menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, dan referensi harga komoditas. Tidak hanya itu, instrumen ini merupakan pilihan bagi petani, nelayan, dan UMKM dalam menunjang manajemen pasokan dan membuka akses pembiayaan," ujar Wamendag Jerry.
"Lebih jauh lagi, skema ini diharapkan dapat menjadi instrumen logistik dan distribusi, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM untuk mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan,” sambungnya.
Dia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mendorong pengamanan dan penguatan pasar dalam negeri. Caranya, membenahi sistem distribusi yang menunjang daya saing perdagangan, perbaikan iklim investasi, peningkatan ekspor, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan konsumen.
Dari berbagai upaya tersebut, salah satu yang terus dikembangkan Kemendag melalui Bappebti adalah instrumen SRG dan PLK.
Jerry memaparkan, nilai Resi Gudang yang diterbitkan pada 2023 tercatat sebesar Rp954,55 miliar dengan total pembiayaan mencapai Rp583,98 miliar.
Adapun komoditasnya terdiri dari gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut, dan gula. Potret SRG pada 2023 tersebut sudah cukup baik, namun capaian tersebut belum optimal. Pemanfaatan SRG masih dapat ditingkatkan, baik jumlah SRG yang dimanfaatkan maupun komoditasnya. Untuk itu, Kemendag melaksanakan Sosialisasi Kebijakan SRG dan PLK dalam rangka perluasan pemanfaatan SRG nasional, termasuk di Sulawesi Utara.
“Percepatan optimalisasi SRG harus dilakukan. Hal ini dapat ditempuh melalui fokus SRG untuk orientasi ekspor, pelibatan pelaku UMKM, integrasi sistem, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dan penguatan regulasi dengan penyusunan ketentuan umum bidang SRG. Kementerian Perdagangan juga membangun 123 gudang SRG yang kepemilikannya telah diserahkan ke pemerintah daerah di 105 kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG. Perluasan pemanfaatan SRG di berbagai daerah tersebut, tidak terkecuali di Sulawesi Utara,” ungkap Wamendag Jerry.
Berdasarkan data Bappebti, Kementerian Perdagangan telah membangun dua unit SRG di Sulut. Satu unit SRG berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan satu unit SRG lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan.
Selain itu, Jerry mengutarakan, Bappebti juga terus mendorong pengembangan PLK yang menjadi salah satu instrumen perdagangan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok komoditas. Adapun nilai transaksi PLK pada 2023 mencapai Rp66,01 miliar atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan 2022.
Pengembangan PLK diharapkan mampu menyediakan mekanisme perdagangan yang transparan, akuntabel, dan adil. PLK akan terus dikembangkan, baik spot maupun forward, dan terintegrasi dengan SRG.
“Kementerian Perdagangan akan terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara untuk mengembangkan instrumen SRG dan PLK secara berkelanjutan. Berbagai pihak diharapkan dapat bersatu dalam meningkatkan kerja sama, kolaborasi, dan saling bersinergi,” jelas Wamendag Jerry.
Menurut Jerry, implementasi instrumen SRG dan PLK akan terlaksana dengan baik. SRG dan PLK juga akan membawa manfaat bagi masyarakat luas dan perekonomian Indonesia.
“Manfaat utama SRG adalah sebagai instrumen pengendalian harga, ketersediaan bahan pokok, mendorong terjaganya inflasi, dan mendorong ekspor. SRG juga memberikan manfaat bagi petani, nelayan, pekebun, dan pelaku usaha karena dapat digunakan sebagai sarana tunda jual saat harga komoditas turun. Selain itu, pemilik barang dapat memperoleh pembiayaan dari bank melalui Resi Gudang yang diagunkan dengan standar mutu komoditas yang tetap terjaga,” paparnya.
Lebih lanjut, Jerry menambahkan, Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah capaian di sektor perdagangan di tengah ketidakpastian global pada 2023. Pertama, keberhasilan Indonesia dalam menjaga nilai inflasi.
Nilai inflasi Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 2,61 persen (YoY) atau menurun dibandingkan pada 2022, yaitu sebesar 5,51 persen (YoY). Nilai inflasi tersebut juga merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir.
“Kemudian yang kedua, nilai surplus perdagangan Indonesia pada 2023 (YoY) mencapai 36,94 miliar dolar AS. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang semakin berpihak untuk para pelaku UMKM dan industri dalam negeri. Keempat, terbentuknya ekosistem aset kripto dan peluncuran bursa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia,” jelas Jerry.
Wamendag Jerry menuturkan, capaian kinerja perdagangan yang menggembirakan tersebut terjadi berkat kolaborasi solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM. Meskipun demikian, Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perdagangan pada 2024, baik di tingkat nasional maupun global.
“Ketidakpastian tersebut disebabkan karena adanya pemilihan umum calon presiden dan kepala daerah, musim kemarau berkepanjangan, krisis pangan dan energi, ketegangan geopolitik yang belum usai, dan tren penurunan harga komoditas dunia. Namun, pemerintah tetap optimistis akan tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi,” pungkas Wamendag Jerry.
