Berita

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty/RMOL

Politik

Bawaslu Gandeng Polisi Telusuri Surat Suara Dicoblos di Malaysia

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 21:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penelusuran kejadian Surat suara dicoblos tidak oleh pemilih di Malaysia, dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menggandeng pihak kepolisian.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan panitia pengawas pemilu luar negeri (Panwaslu LN) melakukan penelusuran ke berbagai pihak yang diduga terlibat dalam kejadian pencoblosan Surat suara metode pemilihan pos secara ilegal.

"Karena potensi pidana pemilu (kejadian surat suara dicoblos), maka kami juga berkoordinasi dengan atase Kepolisian KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)," ujar Lolly kepada wartawan, Kamis (8/2).


Dia menjelaskan, pemilihan metode pos merupakan salah satu objek pengawasan jajaran Bawaslu, mulai dari proses pengiriman logistiknya ke pemilih di luar negeri hingga penghitungan suara.

"Yang Bawaslu awasi pada proses persiapan pengiriman (mulai dari memastikan data pemilih pos tepat jumlah, tepat nama dan tepat tujuan sesuai alamat), dan proses kedatangan atau surat suara yang kembali (ke Panitia Pemilihan Luar Negeri/PPLN)," urainya.

Oleh karena itu, Lolly yang menjabat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu memastikan, kejadian surat suara pos dicoblos ilegal di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Saat ini penelusuran dilakukan pada pihak-pihak terkait untuk mengecek kebenaran peristiwa. Penelusuran artinya jajaran Panwaslu yang aktif menjangkau informasi," demikian Lolly menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya