Berita

Petugas polisi berjaga di luar TPS di kawasan Gulbahar di Peshawar, Pakistan, pada Kamis, 8 Februari 2024/Net

Dunia

Jelang Pemilu, Pakistan Matikan Layanan Seluler di Seluruh Negeri

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 12:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Beberapa jam jelang pemilihan umum, Pakistan mematikan sementara sinyal telepon di seluruh negeri pada Kamis (8/2).

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, tindakan itu dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan pemilu, di tengah meningkatnya serangan militan teroris.

"Langkah-langkah keamanan sangat penting untuk menjaga situasi hukum dan ketertiban dan menghadapi kemungkinan ancaman, oleh karena itu  untuk sementara layanan seluler di seluruh negeri dimatikan," kata Kemendag Pakistan, seperti dimuat Reuters.


Pada Rabu (7/2), terjadi ledakan di dekat kantor pemilu di provinsi barat daya Balochistan, hingga menewaskan 26 staf di dalamnya.

ISIS mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut dalam pesan di saluran Telegramnya.

Beberapa kelompok lain, termasuk kelompok Islam Taliban Pakistan (TTP) dan militan separatis Baloch juga melancarkan serangan teror intensif dalam beberapa bulan terakhir.

Itu mengapa, Pakistan menetapkan siaga tinggi selama pemilu, dengan mengerahkan puluhan ribu polisi dan tentara di seluruh wilayah.

Bahkan, selama pemilu 8 Februari 2024 ini, Pakistan menutup jalur perbatasannya dengan Iran dan Afghanistan demi keamanan.

Hasil penghitungan cepat untuk pemilihan anggota parlemen Pakistan akan keluar beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 5 sore waktu setempat.

Hasil perhitungan suara akan semakin jelas terlihat pada Jumat pagi (9/2).

Dua partai akan bersaing sengit dalam pemilu. Pertama, Liga Muslim Pakistan (PML-N) yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini Nawaz Sharif.

Pesaingnya yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) merupakan partai yang sempat dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan.

Para analis memprediksi tidak ada pemenang yang sepenuhnya dalam pemilu Pakistan, karena para jenderal militer yang berkuasa mungkin akan ikut campur.

Militer telah mendominasi negara bersenjata nuklir ini baik secara langsung maupun tidak langsung sejak merdeka 76 tahun lalu.

Meskipun dalam beberapa tahun militer menegaskan bahwa mereka tidak ikut campur dalam politik.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya