Berita

Petugas polisi berjaga di luar TPS di kawasan Gulbahar di Peshawar, Pakistan, pada Kamis, 8 Februari 2024/Net

Dunia

Jelang Pemilu, Pakistan Matikan Layanan Seluler di Seluruh Negeri

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 12:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Beberapa jam jelang pemilihan umum, Pakistan mematikan sementara sinyal telepon di seluruh negeri pada Kamis (8/2).

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, tindakan itu dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan pemilu, di tengah meningkatnya serangan militan teroris.

"Langkah-langkah keamanan sangat penting untuk menjaga situasi hukum dan ketertiban dan menghadapi kemungkinan ancaman, oleh karena itu  untuk sementara layanan seluler di seluruh negeri dimatikan," kata Kemendag Pakistan, seperti dimuat Reuters.

Pada Rabu (7/2), terjadi ledakan di dekat kantor pemilu di provinsi barat daya Balochistan, hingga menewaskan 26 staf di dalamnya.

ISIS mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut dalam pesan di saluran Telegramnya.

Beberapa kelompok lain, termasuk kelompok Islam Taliban Pakistan (TTP) dan militan separatis Baloch juga melancarkan serangan teror intensif dalam beberapa bulan terakhir.

Itu mengapa, Pakistan menetapkan siaga tinggi selama pemilu, dengan mengerahkan puluhan ribu polisi dan tentara di seluruh wilayah.

Bahkan, selama pemilu 8 Februari 2024 ini, Pakistan menutup jalur perbatasannya dengan Iran dan Afghanistan demi keamanan.

Hasil penghitungan cepat untuk pemilihan anggota parlemen Pakistan akan keluar beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 5 sore waktu setempat.

Hasil perhitungan suara akan semakin jelas terlihat pada Jumat pagi (9/2).

Dua partai akan bersaing sengit dalam pemilu. Pertama, Liga Muslim Pakistan (PML-N) yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini Nawaz Sharif.

Pesaingnya yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) merupakan partai yang sempat dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan.

Para analis memprediksi tidak ada pemenang yang sepenuhnya dalam pemilu Pakistan, karena para jenderal militer yang berkuasa mungkin akan ikut campur.

Militer telah mendominasi negara bersenjata nuklir ini baik secara langsung maupun tidak langsung sejak merdeka 76 tahun lalu.

Meskipun dalam beberapa tahun militer menegaskan bahwa mereka tidak ikut campur dalam politik.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya