Berita

Petugas polisi berjaga di luar TPS di kawasan Gulbahar di Peshawar, Pakistan, pada Kamis, 8 Februari 2024/Net

Dunia

Jelang Pemilu, Pakistan Matikan Layanan Seluler di Seluruh Negeri

KAMIS, 08 FEBRUARI 2024 | 12:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Beberapa jam jelang pemilihan umum, Pakistan mematikan sementara sinyal telepon di seluruh negeri pada Kamis (8/2).

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, tindakan itu dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan pemilu, di tengah meningkatnya serangan militan teroris.

"Langkah-langkah keamanan sangat penting untuk menjaga situasi hukum dan ketertiban dan menghadapi kemungkinan ancaman, oleh karena itu  untuk sementara layanan seluler di seluruh negeri dimatikan," kata Kemendag Pakistan, seperti dimuat Reuters.


Pada Rabu (7/2), terjadi ledakan di dekat kantor pemilu di provinsi barat daya Balochistan, hingga menewaskan 26 staf di dalamnya.

ISIS mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut dalam pesan di saluran Telegramnya.

Beberapa kelompok lain, termasuk kelompok Islam Taliban Pakistan (TTP) dan militan separatis Baloch juga melancarkan serangan teror intensif dalam beberapa bulan terakhir.

Itu mengapa, Pakistan menetapkan siaga tinggi selama pemilu, dengan mengerahkan puluhan ribu polisi dan tentara di seluruh wilayah.

Bahkan, selama pemilu 8 Februari 2024 ini, Pakistan menutup jalur perbatasannya dengan Iran dan Afghanistan demi keamanan.

Hasil penghitungan cepat untuk pemilihan anggota parlemen Pakistan akan keluar beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 5 sore waktu setempat.

Hasil perhitungan suara akan semakin jelas terlihat pada Jumat pagi (9/2).

Dua partai akan bersaing sengit dalam pemilu. Pertama, Liga Muslim Pakistan (PML-N) yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat ini Nawaz Sharif.

Pesaingnya yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) merupakan partai yang sempat dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan.

Para analis memprediksi tidak ada pemenang yang sepenuhnya dalam pemilu Pakistan, karena para jenderal militer yang berkuasa mungkin akan ikut campur.

Militer telah mendominasi negara bersenjata nuklir ini baik secara langsung maupun tidak langsung sejak merdeka 76 tahun lalu.

Meskipun dalam beberapa tahun militer menegaskan bahwa mereka tidak ikut campur dalam politik.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya