Melawan Hegemoni Kapitalisme Lewat Kooperativisasi BUMN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjadi sorotan. Munculnya ide untuk mengkooperativisasi BUMN seakan menjadi jawaban dari kuatnya hegemoni kapitalisme terhadap aset rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/2).

“Ini untuk perkuat kendali rakyat terhadap aset  BUMN yang sekarang sudah jatuh ketangan elite politik dan elite kaya. Tapi (ide) itu ditolak secara masif,” ujar Suroto.

Penulis buku "Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme” ini menjelaskan bahwa pengaruh kapitalisme sangat kuat dalam sendi-sendi perekonomian negara saat ini.

“Kapitalisme lagi lagi telah membuktikan kekuatan hegemoninya dalam mempengaruhi pikiran orang untuk menerima gagasan dan doktrin mereka,” jelasnya.

“Teorinya benar berarti, bahwa kapitalisme itu langgeng bukan karena kekuatan modalnya, cara menggilasnya, tapi karena diafirmasi doktrinnya oleh mereka yang dirugikan,” ungkap Suroto.

Dia mengajak agar bangsa ini kembali menggunakan konsep Bapak Koperasi RI, Bung Hatta dalam memperkuat perekonomian rakyat.

“Mendalami pikiran Bung Hatta semakin hari semakin terasa berat melihat keadaan republik ini.  Mereka yang tidak mau mengambil jalan sepi sebaiknya tidak usah pelajari pikiran Bung Hatta, sebab pasti akan berada dalam jalan kesendirian,” ungkapnya lagi.

Atas ide tersebut, Suroto kini menjadi sasaran bully dari banyak pihak. Terlebih, ide itu turut dipelintir untuk menjatuhkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon).

"Saya sekarang seperti sedang merasa sendirian, di-bully atas ide pengkonversian BUMN dari badan hukum persero kapitalis menuju kepemilikan demokratis oleh rakyat langsung melalui jalan koperasi,” beber Suroto.

“Banyak komentar seakan ide saya tidak realistis, dipelintir menjadi seakan ide saya ingin bubarkan BUMN. Padahal tujuannya adalah agar rakyat tetap memiliki kendali atas aset strategis negara, agar rakyat tidak jadi korban komersialisasi dan komodifikasi BUMN, agar BUMN menjadi lebih transparan dan demokratis, agar rakyat juga dapat turut menikmati usaha-usaha BUMN secara langsung,” pungkasnya.