Berita

Calon Presiden Nomor 3 Ganjar Pranowo/Net

Politik

Sama-sama Petugas Partai, Kata Ahok Sosok Ganjar Susah Diatur

RABU, 07 FEBRUARI 2024 | 15:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Status Calon Presiden Nomor 3 Ganjar Pranowo yang disebut sebagai petugas partai PDI Perjuangan oleh sebagian besar publik, mengusik benak koleganya sesama kader banteng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kata Ahok, penyebutan petugas partai itu seakan-akan membuat Ganjar sebagai petugas Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.

Padahal, Ahok menyampaikan dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional, Megawati pun sejatinya adalah petugas partai, sama dengan dia dan Ganjar.


"Orang seolah-olah menganggap petugas partai adalah petugas Ibu Mega. Orang Bu Mega juga petugas partai kok, sama-sama petugas mau perintah?" ujar Ahok dalam potongan video dikutip Rabu (7/2).

Mantan Komisaris Utama Pertamina mengatakan, tidak ada seseorang ketika sudah menjabat sebagai kepala pemerintahan, bisa diatur oleh petinggi partai politik.

Ahok menyinggung soal Ganjar yang tidak bisa diatur oleh PDIP. Tepatnya, ketika Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah yang hubungannya merenggang dengan PDIP sebelum diumumkan sebagai capres.

"Pernah dengar kan dia (Ganjar) ribut-ribut dengan DPP (PDIP), waktu dia jadi gubernur. Beliau waktu jadi gubernur di Jateng itu petugas partai bukan? Iya, kok dia enggak nurut dengan DPP untuk hal-hal yang prinsip?" katanya.

Hal tersebut, kata Ahok harus bisa dicermati oleh orang-orang bahwa Ganjar sekali pun petugas partai, dia tetap tidak bisa dengan mudah diatur-atur oleh partai, apalagi hal yang bersangkutan dengan prinsip kepemimpinan.

"Jadi apa yang salah? Orang bilang pasti Pak Ganjar akan nurut sama ibu (Megawati). Sama-sama petugas, kok, Ganjar saja kaga nurut waktu di Jateng ketika melakukan sesuatu yang beda," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya