Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist
Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mempersoalkan sikap PDIP terhadap capres nomor 2 Prabowo Subianto. Rachland menyebut banteng hipokrit alias munafik.
"Hipokrit! Adalah PDIP yang pada Pemilu 2009 menarik Prabowo jadi Cawapres Mega. Koalisi dinamai "Mega-Pro". Dan mereka menghadapi pengeritik dengan tangan besi: siapa berani mengutak-atik kehadiran Prabowo dalam koalisi ini diancam akan diadukan ke polisi," kata Rachland dikutip redaksi di akun X miliknya, Senin (5/2).
Usai Pilpres 2019, sebut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat itu, Jokowi yang merupakan kader PDIP menarik masuk Prabowo ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan Presiden Jokowi ini diamini atau minimal tidak pernah ditolak PDIP.
"Lha kok sekarang PDIP menyerang Prabowo? Simpel: karena Jokowi memalingkan muka dari PDIP dan tak mendukung Ganjar -bukan karena peduli pada nasib perlindungan hak-hak asasi manusia. Coba saja uji: nanti bila Ganjar kalah, dia akan ikut acara Kamisan di depan Istana?" tulis Rachland.
Terlebih, tambah dia, PDIP tak bisa mengklaim jejak jasa dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sampai hari ini rakyat Aceh tidak melupakan Megawati yang memerintahkan darurat militer di Serambi Mekkah tahun 2003.
"Padahal, sebagai Presiden yang dinobatkan pada masa reformasi, harusnya dia memeluk nilai berbeda dari Soeharto. Jangan juga dilupakan: Munir dan Theys Eluai dibunuh pada masa Mega masih berkuasa," kata Rachland.
Co-founder Imparsial, PBHI dan SETARA Institute itu mengatakan penting saat ini adalah mendengarkan teriakan para korban
past human right abuses, bukan mendengarkan suara kepalsuan PDIP.
"Jangan biarkan PDIP mencuri keuntungan politik dari tabir kepalsuan seolah mereka adalah pahlawan kemanusiaan," tukasnya.
