Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Politisi Demokrat: PDIP Munafik!

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 22:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mempersoalkan sikap PDIP terhadap capres nomor 2 Prabowo Subianto. Rachland menyebut banteng hipokrit alias munafik.

"Hipokrit! Adalah PDIP yang pada Pemilu 2009 menarik Prabowo jadi Cawapres Mega. Koalisi dinamai "Mega-Pro". Dan mereka menghadapi pengeritik dengan tangan besi: siapa berani mengutak-atik kehadiran Prabowo dalam koalisi ini diancam akan diadukan ke polisi,"  kata Rachland dikutip redaksi di akun X miliknya, Senin (5/2).

Usai Pilpres 2019, sebut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat itu, Jokowi yang merupakan kader PDIP menarik masuk Prabowo ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan Presiden Jokowi ini diamini atau minimal tidak pernah ditolak PDIP.


"Lha kok sekarang PDIP menyerang Prabowo? Simpel: karena Jokowi memalingkan muka dari PDIP dan tak mendukung Ganjar -bukan karena peduli pada nasib perlindungan hak-hak asasi manusia. Coba saja uji: nanti bila Ganjar kalah, dia akan ikut acara Kamisan di depan Istana?" tulis Rachland.

Terlebih, tambah dia, PDIP tak bisa mengklaim jejak jasa dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sampai hari ini rakyat Aceh tidak melupakan Megawati yang memerintahkan darurat militer di Serambi Mekkah tahun 2003.

"Padahal, sebagai Presiden yang dinobatkan pada masa reformasi, harusnya dia memeluk nilai berbeda dari Soeharto. Jangan juga dilupakan: Munir dan Theys Eluai dibunuh pada masa Mega masih berkuasa," kata Rachland.

Co-founder Imparsial, PBHI dan SETARA Institute itu mengatakan penting saat ini adalah mendengarkan teriakan para korban past human right abuses, bukan mendengarkan suara kepalsuan PDIP.

"Jangan biarkan PDIP mencuri keuntungan politik dari tabir kepalsuan seolah mereka adalah pahlawan kemanusiaan," tukasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya