Berita

Ikatan Dosen Muda Perguruan Tinggi Muhammadiyah (IDN PTM)/Ist

Politik

Dosen Muda Muhammadiyah: Kaum Cendekia Jangan Bangun Narasi Ketakutan Jelang pemilu

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kaum cendekia yang mengatasnamakan guru besar, forum akademisi, atau perguruan tinggi sebaiknya fokus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Begitu dikatakan Ikatan Dosen Muda Perguruan Tinggi Muhammadiyah (IDN PTM) menyikapi dinamika politik terkini jelang Pemilu 2024, di mana beberapa perguruan tinggi massif membuat petisi soal menolak dinasti politik dan selamatkan demokrasi.

Disampaikan Ketua IDM-PTM Isnan Hari Mardika, kaum intelektual perguruan tinggi, justru harus berperan aktif menghentikan narasi-narasi ketakutan dan kecurangan pemilu secara serampangan.


"Perguruan tinggi (PT) dan cendekia saat ini fokus menyemarakkan edukasi publik untuk dapat memilih secara demokratis, berintegritas, dan penuh kesadaran," ujar Isnan dalam keterangannya, Senin (5/1).

Kata dia, cendekia hendaknya percaya bahwa rakyat adalah subjek politik yang merdeka dan cukup cerdas untuk menentukan pilihannya.

"Karena itu PT cukup memposisikan diri sebagai mercusuar yang memberikan panduan moralitas dan akhlak politik sebagai pegangan publik untuk memilih, bukan mengarah-arahkan dukungan," tuturnya.

Menurut Isnan, sebaiknya para guru besar dan kaum cendekia menahan diri untuk tidak menebarkan narasi-narasi ketakutan, kecurangan pemilu, dan tuduhan serampangan netralitas penyelenggara.

Pasalnya, katanya, narasi-narasi bisa bisa mendelegitimasi pemilu dan berakibat pada memanasnya suhu politik menjelang pesta demokrasi 2024.

"Hentikan segala laku culas untuk menggiring seolah-olah negara dalam kondisi darurat dan harus diselamatkan," katanya.

"Hentikan antagonisme politik dan menggiring kontestasi politik menjadi perang bubat antara 'kubu kebaikan' dan 'kubu kemungkaran', antara pahlawan melawan begundal," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya