CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi/Ist
Ekonomi hijau (green economy) menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Visi Indonesia Emas 2045 mengusung gagasan ekonomi hijau sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan keseimbangan secara ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam dialog bertajuk Ekonomi Hijau: Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (31/1).
Berkaitan dengan itu, CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan ekonomi hijau harus didukung dengan penerapan pada berbagai sektor termasuk sektor logistik. Penerapan logistik hijau (green logistics) akan berdampak pada tiga aspek, yaitu ekologi (lingkungan), sosial, dan ekonomi.
“Selain dampak ekologis, logistik hijau terbukti meningkatkan efisiensi bagi perusahaan yang menerapkannya, seperti tertuang dalam Report on Green Logistics yang dikeluarkan oleh United Nations Economic Commission for Europe (UNECE),” ujar Setijadi dalam keterangannya, Senin (5/2).
Sambung dia, berdasarkan data penggunaan energi terbarukan oleh DHL, misalnya, mengurangi 450.000 ton emisi gas rumah kaca dan mengurangi 2,4 persen energi yang digunakan dalam bangunan dan fasilitas. UPS dapat mengurangi emisi gas CO2 hingga 21.000 ton pada tahun 2014 dan menghemat hingga 8,3 juta liter bahan bakar.
Sementara, Geodis dapat mengurangi emisi CO2 hingga 21 ton dan menghemat sekitar EUR 11.000 dalam setahun dalam pergudangan. Dalam transportasi, perusahaan ini dapat mengurangi emisi gas CO2 sebanyak 10 ton per tahun dan menghemat bahan bakar hingga 20 persen.
“SCI mendorong industri terutama perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik untuk menerapkan logistik hijau pada dua aktivitas utama yaitu pergudangan dan transportasi,” jelasnya.
Dia menambahkan penerapan dalam sistem pergudangan dapat dilakukan dengan menerapkan
eco-friendly building design seperti sistem penerangan dan pengaturan suhu ruangan beserta material
handling equipment yang ramah lingkungan.
“Penerapan dalam transportasi dapat dilakukan dengan perbaikan proses konsolidasi dan bongkar-muat, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi,” ungkap dia.
Lanjut Setijadi, untuk penerapan logistik hijau, peran pemerintah diperlukan terutama dalam penyiapan infrastruktur transportasi dan penyebaran stasiun pengisian bahan bakar ramah lingkungan dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)
“Secara khusus, peran pemerintah diperlukan dalam mengembangkan sistem transportasi multimoda untuk mendorong pengalihan moda transportasi jalan ke moda transportasi rel dan air. Pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong perusahaan-perusahaan menerapkan logistik hijau,” pungkasnya.
