Berita

Ketua DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi), M. Natsir Sahib/Ist

Politik

Kritik Jokowi Bagikan Bansos, Ganjar Diminta Ngaca

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 09:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo terhadap program bantuan sosial (bansos) yang dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, dinilai tidak tepat.

Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi) mengkritik Ganjar atas program bansos Jokowi di 3 bulan awal tahun 2023 dirapel penyalurannya menjadi sebelum hari H pencoblosan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan dalam debat terakhir capres, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (4/2).

Ketua DPP Foksi, M. Natsir Sahib mengungkap bahwa Ganjar pernah membuat program renovasi rumah saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Namun, dia menemukan program itu lebih banyak menyasar kader PDI Perjuangan sebagai penerima bantuan.


"Soal bansos ini apa Ganjar tidak memiliki kaca di rumah ya? Saat masih jadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar bagi-bagi rumah kepada kader-kader PDI Perjuangan. Ini fakta ya bahwa itu kepentingan golongan," ujar Natsir dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/2).

Menurut Natsir, data Ganjar soal bansos Jokowi sebagai fitnah yang tak bisa di buktikan dengan kasat mata. Tapi soal bansos Ganjar untuk kader PDIP di Jawa Tengah dia sebut fakta, karena jejak medianya terunggah di media sosial (medsos) Youtube Ganjar sendiri.

Maka dari itu, Natsir menganggap program renovasi rumah yang masif diberikan Ganjar kepada kader PDIP, sarat kepentingan untuk mengambil simpati demi pencalonan Ganjar di Pilpres 2024.

"Kalau bansos yang dituduhkan pada pemerintahan Presiden Jokowi itu data yang belum valid dan cenderung opini mengarah kepada fitnah," demikian Natsir.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya