Berita

Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo/RMOL

Politik

Soroti UKT, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan!

SENIN, 05 FEBRUARI 2024 | 03:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang sangat memberatkan, bahkan berujung mencekik mahasiswa dengan jeratan utang pinjaman online, turut disorot Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo.

Ganjar menegaskan, biaya UKT yang melambung hingga menjerat para mahasiswa ini berakar dari liberalisasi pendidikan. Pasalnya, pendidikan seolah diorientasikan untuk mengejar profit.

"Hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini," tegas Ganjar pada ajang Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (4/2).


Terlebih lagi, kata Ganjar, liberalisasi pendidikan ini telah mengorbankan nasib rakyat miskin. Banyak mahasiswa yang berlatar keluarga miskin menggantung harapan dengan menempuh jalur pendidikan, mereka berniat menimba ilmu setinggi-tingginya.

Oleh karena itu, Ganjar menyatakan, tidak salah bahwa bersama Mahfud MD, dirinya mengusung program "1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana". Dengan program itu, Ganjar meyakini keluarga miskin tidak lagi memikirkan biaya kuliah.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini tidak ingin lagi ada kejadian mahasiswa yang terlilit pinjaman online (pinjol) karena ingin membayar uang kuliah.

Dia mengaku sudah banyak berdiskusi dengan para mahasiswa. Menurutnya, liberalisasi pendidikan memang menjadi kritik banyak mahasiswa.

"Menurut saya mesti juga diimplementasikan prioritas, mana yang mampu dan kurang mampu. Yang kurang mampu mesti diberikan intervensi pemerintah," ujarnya.

Dengan kehadiran negara, lanjut Ganjar, para mahasiswa dari keluarga miskin bisa menikmati kuliah murah dengan tanggungan anggaran.

“Jadi bisa dibuat kredit mahasiswa Indonesia, yang nanti setelah lulus dan bekerja, bisa dilunasi tanggungan itu,” tandasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya