Berita

Ganjar Pranowo/Net

Politik

Ganjar Ingatkan Prabowo soal Pentingnya Pengumpulan Data Disabilitas

MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 21:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Untuk memberikan pelayanan secara merata kepada semua pihak, termasuk warga disabilitas, diperlukan kepemilikan data yang lengkap dan baik.

Hal itu disampaikan oleh calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, saat merespon pendapat pesaingnya dari nomor urut dua, Prabowo Subianto, di debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (4/2).

Ganjar mendorong agar pemerintah harus menyiapkan data dengan baik, sehingga semua bisa teridentifikasi, termasuk disabilitas.


"Ini pertanyaannya soal data, kan? Data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Pertama, negara harus hadir, tidak boleh alfa," tegasnya.

Dengan data yang ada, lanjut Ganjar, maka pemerintah bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan menyeluruh.

"Sehingga no one left behind diberikan, ini diberikan dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan," pungkasnya.

Tiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, mengikuti debat Pilpres 2024 kelima yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2)

Tema yang diusung dalam debat capres ketiga yakni Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Debat ini merupakan yang terakhir digelar sebelum ketiga capres menghadapi hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya