Berita

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana/Net

Politik

PEMILU 2024

Denny Indrayana Setuju BIN Harus Netral

MINGGU, 04 FEBRUARI 2024 | 20:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan hanya TNI-Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), pemimpin negara hingga semua elemen birokrasi juga semestinya memberikan contoh tauladan.

Begitu yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana saat dimintai tanggapan soal pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal TNI-Polri harus netral dan pernyataan Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief yang menyatakan BIN juga harus netral.

Denny mengatakan, pernyataan Megawati soal netralitas TNI-Polri sangat penting untuk didukung dan digaungkan.


"Itulah elemen penting yang memang hilang dalam Pilpres 2024, netralitas," kata Denny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (4/2).

Akan tetapi, kata Denny, bukan hanya TNI-Polri dan BIN yang harus netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024, melainkan ada elemen lainnya yang juga seharusnya diingatkan dapat memberikan tauladan untuk netral.

"Bukan hanya TNI, Polri, BIN juga perlu diingatkan, serta semua elemen birokrasi, tidak terkecuali pemimpin negara sendiri, yang semestinya memberi contoh taulandan," terang Denny.

Karena menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) periode 2011-2014 ini, jika aparatur negara sudah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan, maka ruang kompetisi sudah terkontaminasi polusi kecurangan, dan pilpres yang demokratis hanyalah menjadi impian.

"Rakyat harus terus melakukan pengawasan dan perlawanan!" pungkas Denny.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya