Airlangga Pastikan Pemerintah Tidak Impor Beras saat Panen

Menyikapi keluhan petani di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah tidak impor beras saat masa panen.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat menerima keluhan dan masukan dari ratusan petani pada acara "Temu Wicara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Petani Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat" dan "Gebyar Diskon Pupuk", di Gudang Lini III PT Pupuk Indonesia di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Minggu (4/2).

Awalnya seorang petani asal Desa Sukamakmur, Cahya Dadang (52), bertanya kepada Airlangga terkait alasan pemerintah mengimpor di saat panen raya, serta terjadinya kegagalan panen gabah beras akibat serangan tikus yang mengakibatkan 70 persen gagal panen.

"Pak Dadang, pemerintah tidak impor saat panen, impornya saat panen turun," kata Airlangga, menjawab pertanyaan itu.

Seperti pada November-Desember 2023, sambung Airlangga, produksi beras mencapai 1,2 juta ton. Dan pada Januari juga, akan tetapi 1,2 juta ton.

"Pemerintah melakukan impor, agar cadangan beras pemerintah minimal 1,2 juta (ton). Karena, kalau tidak 1,2 juta ton, dengan kemarin el Nino, harga beras bisa melonjak," paparnya.

Jadi, pemerintah mengimpor beras untuk menjaga stabilitas harga.

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga mengadakan program bantuan pangan beras, 10 kilogram per keluarga, untuk 22 juta penduduk.

Pada kesempatan itu Airlangga juga menanyakan soal harga jual gabah, yang menurut Dadang saat ini dijual dengan harga Rp7 ribu per kilogram.

"Kami berharap dipertahankan di harga Rp7 ribu," tambah Dadang.

Tampak hadir Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan; Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, anggota DPR RI Ace Hasan Syadzily dan Puteri Anetta Komarudin, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi.