Berita

Logo Muhammadiyah/Net

Politik

Gara-gara Jokowi Cawe-cawe, Alumni Muhammadiyah Serukan Pilih Selain Prabowo

SABTU, 03 FEBRUARI 2024 | 19:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kesan ikut campur Presiden Joko Widodo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024, berakibat pada aksi tak memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Seruan menolak calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 itu disampaikan Alumni Perguruan Muhammadiyah, melalui petisi yang disampaikan kepada wartawan, Sabtu (3/2).

"Pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Pemilu sebagai jalan demokratis untuk menjaring pemimpin bangsa mengalami ancaman yang sangat serius," ujar Koordinator Nasional Alumni Perguruan Muhammadiyah Hardiansyah.


Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo dengan sengaja terlihat ikut cawe-cawe dalam proses politik, hingga berupaya memenangkan anaknya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo.

"Ini melalui indikasi pengerahan aparatur dan infrastruktur negara serta indikasi politisasi bantuan sosial untuk masyarakat," sambungnya menjelaskan.

Akibat dari cawe-cawe Jokowi tersebut, Hardiansyah menilai Prabowo masuk dalam desain kerakusan kekuasaan.

"Demikian juga Prabowo Subianto, dengan menerima Gibran anak Jokowi sebagai cawapres, menunjukkan Prabowo adalah seorang pemburu kekuasaan," tuturnya.

Oleh karena itu, Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) memandang pasangan Prabowo-Gibran tidak layak dipilih oleh masyarakat.

"Meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah, pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo-Gibran dari opsi pilihannya pada Pilpres tanggal 14 Februari 2024," demikian Hardiansyah.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya