Berita

Logo Muhammadiyah/Net

Politik

Gara-gara Jokowi Cawe-cawe, Alumni Muhammadiyah Serukan Pilih Selain Prabowo

SABTU, 03 FEBRUARI 2024 | 19:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kesan ikut campur Presiden Joko Widodo dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024, berakibat pada aksi tak memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Seruan menolak calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 itu disampaikan Alumni Perguruan Muhammadiyah, melalui petisi yang disampaikan kepada wartawan, Sabtu (3/2).

"Pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Pemilu sebagai jalan demokratis untuk menjaring pemimpin bangsa mengalami ancaman yang sangat serius," ujar Koordinator Nasional Alumni Perguruan Muhammadiyah Hardiansyah.


Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo dengan sengaja terlihat ikut cawe-cawe dalam proses politik, hingga berupaya memenangkan anaknya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo.

"Ini melalui indikasi pengerahan aparatur dan infrastruktur negara serta indikasi politisasi bantuan sosial untuk masyarakat," sambungnya menjelaskan.

Akibat dari cawe-cawe Jokowi tersebut, Hardiansyah menilai Prabowo masuk dalam desain kerakusan kekuasaan.

"Demikian juga Prabowo Subianto, dengan menerima Gibran anak Jokowi sebagai cawapres, menunjukkan Prabowo adalah seorang pemburu kekuasaan," tuturnya.

Oleh karena itu, Alumni Perguruan Muhammadiyah (APM) memandang pasangan Prabowo-Gibran tidak layak dipilih oleh masyarakat.

"Meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah, pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo-Gibran dari opsi pilihannya pada Pilpres tanggal 14 Februari 2024," demikian Hardiansyah.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya