Berita

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/Net

Politik

Giliran Civitas Academika UIN Jakarta Kritik Jokowi, Desak Netral di Pilpres 2024

SABTU, 03 FEBRUARI 2024 | 16:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komunitas alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah, mengkritik Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kondisi pengelolaan pemerintahan serta demokrasi di Indonesia.

Dalam pernyataan resminya, disoroti beberapa poin penting yang menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas dalam proses pemilu, serta tuntutan agar presiden dan aparat negara bersikap netral dan berkomitmen pada kepentingan nasional di Pemilu 2024.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan," tegas salah saeorang anggota Komnuitas Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti dalam keterangannya, Sabtu (3/2).


Menurut Ray, sikap netral Presiden tersebut lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden.

"Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia ini.

Lebih jauh, komunitas alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mendesak Presiden Jokowi agar dengan sungguh?sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional.

"Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional," pungkas Ray yang juga Aktivis 1998 ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya