Berita

LBH Yusuf melaporkan Zulkifli Hasan, menteri perdagangan yang juga ketua umum PAN, ke Bawaslu RI, karena tidak cuti saat kampanye/RMOL

Politik

Tak Cuti saat Kampanye, Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu

JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 22:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelanggaran Pemilu diduga dilakukan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, karena tidak mengajukan cuti, saat kampanye di beberapa daerah.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf akhirnya melaporkan perbuatan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/2).

Advokat LBH Yusuf, Said Kemal Zulfi, menjelaskan, pihaknya menemukan, ada 3 hari dalam seminggu Mendag yang kerap disapa Zulhas itu tidak dalam kondisi cuti, padahal kampanye.


"Tindakan Zulhas itu diduga melanggar Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu," ujar Kemal, usai menyerahkan laporan.

Menurutnya, 3 hari kerja itu digunakan untuk kampanye di beberapa daerah. Pertama di Lapangan Dekai Sejahtera, Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa, 23 Januari 2024.

Kedua, di GOR Anugrah, Jalan Sultan Dg Raja, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Selanjutnya kunjungan kerja ke Cirebon, Jumat, 26 Januari 2024.

"Zulhas juga diduga melanggar Pasal 302 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah 53/2023," katanya.

Sebab itu Kemal memandang perlu melaporkan kejadian itu ke Bawaslu, dan berharap bisa memanggil Zulhas untuk diperiksa.

"Tujuan laporan ini, agar proses demokrasi yang sedang kita jalani berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Kemal.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya