Berita

Jumpa pers Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Rotunda Rektorat UI, Beji, Depok, Jawa Barat, Jumat siang (2/2)/RMOL

Politik

Dewan Guru Besar UI Kecewa, Demokrasi Terkoyak Intervensi Penguasa

JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mengaku kecewa atas intervensi penguasa terhadap aparatur negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo bersama sekitar 30 guru besar UI, di Rotunda Rektorat UI, Beji, Depok, Jawa Barat, Jumat siang (2/2).

"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk  menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," ujar Hakristuti.


"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," sambungnya.

Harkristuti menjelaskan, keprihatinan yang muncul dari civitas akademika UI disebabkan hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, serta perilaku koruptif dan nepotisme elite negara.

"Ini telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," urainya.

Selain itu, sifat serakah penguasa dengan mengatasnamakan pembangunan sangat nampak, karena yang dilakukan tidak dilandasi naskah akademik berbasis data, sehingga berakibat pada eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang diluar batas kewajaran.

"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," kata Harkristuti.

Berdasarkan ruh kebebasan akademik, Dewan Guru Besar UI menyampaikan empat poin pernyataan sikap untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, dan bermartabat.

"Kami mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon," kata Harkristuti.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," demikian Harkristuti menutup pernyataan sikap Dewan Guru Besar UI.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya