Berita

Cawapres Nomor Urut 2 Mahfud MD/Ist

Politik

Mundur dari Kabinet Jokowi, Mahfud Bukan Lagi Negarawan

JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 10:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah Mahfud MD mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo, berpotensi memunculkan citra buruk bagi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 tersebut.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, Mahfud tidak akan lagi dikenal sebagai tokoh negarawan.

"Sikap Mahfud itu tetap saja akan melahirkan konsekuensi opini publik bahwa Mahfud bukan lagi sosok negarawan, melainkan politisi," ujar Biran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/2).


Lulusan S2 ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, Mahfud mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sarat kepentingan elektoral Pilpres 2024.

"Dia sedang memainkan strategi persuasi untuk menarik simpati publik agar dipilih pada 14 Februari 2024 nanti," kata Biran.

Biran menegaskan, setelah resmi menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, Mahfud kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Sehingga, sikapnya yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju merupakan penegasan untuk menjadi oposisi.

"Menciptakan kesan bahwa pejabat publik lainnya telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya dalam pemilu," kata Biran.

Sehingga, penulis buku "Negara Katanya" itu menganggap Mahfud tengah menggunakan metode perlawanan yang praktis, sebagai bukti dirinya bukan lagi bagian dari Jokowi.

"Kan alangkah tidak fair dan tidak etisnya Mahfud terus-terusan menyerang dan mengkritisi pemerintahan Jokowi, tetapi di sisi lain masih menjadi bagian dari pemerintahannya," demikian Biran.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya