Berita

Pupuk bersubsidi/Net

Nusantara

Alokasi Pupuk Subsidi Dipangkas, Pemprov Jatim Dorong Penggunaan Pupuk Organik

JUMAT, 02 FEBRUARI 2024 | 05:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kado menyakitkan diterima para petani di Jawa Timur, pada awal 2024. Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas alokasi pupuk subsidi, khususnya di Kabupaten Jember hingga 50 persen.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, pengurangan jatah pupuk subsidi tahun 2024 merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Kami telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian RI, agar Jawa Timur memperoleh jatah tambahan," kata Khofifah dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (2/2).


Menurut dia, Jawa Timur selama ini telah berkontribusi besar terhadap pemenuhan lumbung pangan nasional. Karena itu upaya penambahan pupuk subsidi diyakininya sebagai langkah yang tepat.

Terlebih lagi, lanjut Khofifah, pupuk subsidi selama ini selalu menjadi permasalahan setiap petani. Karena dari alokasi dan kebutuhan di lapangan selalu tak pernah imbang.

Dia berharap petani bisa menggunakan selain pupuk subsidi, yakni menggunakan pupuk organik. Menurut dia, penggunaan pupuk organik di sejumlah daerah di Jawa Timur sudah mulai digencarkan.

"Situbondo sudah mulai, Jember sebagian titik, paling besar ada di Ngawi, kemudian paling besar lagi ada di Tuban. Itu luar biasa," imbuh Khofifah.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jatim, Jumantoro, menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut. Mengingat Jatim diharapkan bisa mempertahankan swasembada pangan, namun tidak diikuti dengan regulasi yang menguntungkan petani.

"Kebijakan pemerintah terhadap alokasi pupuknya sangat sedikit, alur distribusinya sangat rumit dan petaninya menjerit karena harga pupuk melangit. Ini (swasembada) pangan mustahil dicapai jika sabrodinya salah satunya pupuk bersubsidi dibatasi," keluhnya.

Jika ingin meningkatkan produksi pangan, lanjut dia, saprodi dan distribusinya mesti ditambah. Serta harganya terjangkau dan ada jaminan harga terhadap hasil panen.

Namun yang terjadi, jatah pupuk subsidi untuk Jember pada 2024 justru dikurangi hingga 50 persen.

Sebelumnya, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi no 744 tertanggal 20 Desember 2023 disebutkan bahwa alokasi pupuk di Jatim pada 2024 mencapai 574.347 ton untuk urea, kemudian NPK mencapai 389.357 ton.

"Padahal kebutuhan pupuk ideal di wilayah Kabupaten Jember mencapai 1,2 juta ton urea dan 1,3 juta ton jenis NPK," jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Paguyuban Petani Jember (Panijem), Totok Sumiyanta. Menurut dia, kebijakan tersebut sangat merugikan petani jika tidak ada pengganti jatah subsidi pupuk yang dikurangi itu.

"Kalau dikurangi jatahnya, ya seharusnya juga ada penggantinya. Misalnya, saat panen dan pascapanen ada jaminan harga yang bagus," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya