Berita

Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar, saat melakukan jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (1/2)/Istimewa

Politik

Ungkap Potensi Kecurangan Pemilu di Malaysia, TKN Minta KPU dan Bawaslu Selidiki

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 15:58 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Potensi kecurangan Pemilihan Umum diduga terjadi di Malaysia. Dugaan kecurangan yang terekam dalam video berdurasi 1 menit itu terkait 90 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Malaysia yang sudah tidak bekerja di negara tersebut.

Lalu ada temuan 3 ribu surat suara yang dikirim via POS bukan ke alamat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Juga upaya PPLN diduga menyogok petugas Pos agar 7 ribu surat suara tidak dikirimkan melalui Pos. Ini bisa diartikan sebagai dugaan upaya mencuri suara oleh PPLN Kuala Lumpur.

Dugaan kecurangan ini diungkap oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.


"Berdasarkan video yang kita lihat, ada potensi kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia dan adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak berintegritas," kata Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar, dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (1/2).

Fritz menambahkan, jika dugaan 90 persen DPT di Malaysia yang tidak akurat terbukti, itu merupakan pelanggaran UU No 7 Tahun 2017 Pasal 489.

"Beleid itu menyebut ada ancaman pidana bagi panitia pemungutan suara yang lalai. Bahwa setiap PPS atau PPLN yang sengaja tidak mengumumkan dan atau tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan atau peserta Pemilu maka bisa dipidana penjara enam bulan," tutur Fritz.

Mengacu data KPU pada  2024, Fritz mengungkapkan, dari total 1,8 juta pemilih luar negeri, mayoritas atau 800 ribu pemilih luar negeri berada di Malaysia.

Itu sebabnya, Fritz meminta temuan ini harus mendapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu.

"Kalau kita kumpulkan jumlah suara yang ada di Malaysia, berdasarkan data KPU di Kuala Lumpur sekitar 447 ribu, Johor Baru 119 ribu, Kinabalu 98 ribu, Kuching 65 ribu, Penang 42 ribu, Tawau 60 ribu. Totalnya hampir 800 ribu. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu. Baik dari KPU dan Bawaslu, untuk lebih berhati-hati," tegas Fritz.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya