Berita

Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar, saat melakukan jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (1/2)/Istimewa

Politik

Ungkap Potensi Kecurangan Pemilu di Malaysia, TKN Minta KPU dan Bawaslu Selidiki

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 15:58 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Potensi kecurangan Pemilihan Umum diduga terjadi di Malaysia. Dugaan kecurangan yang terekam dalam video berdurasi 1 menit itu terkait 90 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Malaysia yang sudah tidak bekerja di negara tersebut.

Lalu ada temuan 3 ribu surat suara yang dikirim via POS bukan ke alamat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Juga upaya PPLN diduga menyogok petugas Pos agar 7 ribu surat suara tidak dikirimkan melalui Pos. Ini bisa diartikan sebagai dugaan upaya mencuri suara oleh PPLN Kuala Lumpur.

Dugaan kecurangan ini diungkap oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.


"Berdasarkan video yang kita lihat, ada potensi kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia dan adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak berintegritas," kata Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar, dalam jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (1/2).

Fritz menambahkan, jika dugaan 90 persen DPT di Malaysia yang tidak akurat terbukti, itu merupakan pelanggaran UU No 7 Tahun 2017 Pasal 489.

"Beleid itu menyebut ada ancaman pidana bagi panitia pemungutan suara yang lalai. Bahwa setiap PPS atau PPLN yang sengaja tidak mengumumkan dan atau tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan atau peserta Pemilu maka bisa dipidana penjara enam bulan," tutur Fritz.

Mengacu data KPU pada  2024, Fritz mengungkapkan, dari total 1,8 juta pemilih luar negeri, mayoritas atau 800 ribu pemilih luar negeri berada di Malaysia.

Itu sebabnya, Fritz meminta temuan ini harus mendapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu.

"Kalau kita kumpulkan jumlah suara yang ada di Malaysia, berdasarkan data KPU di Kuala Lumpur sekitar 447 ribu, Johor Baru 119 ribu, Kinabalu 98 ribu, Kuching 65 ribu, Penang 42 ribu, Tawau 60 ribu. Totalnya hampir 800 ribu. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu. Baik dari KPU dan Bawaslu, untuk lebih berhati-hati," tegas Fritz.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya