Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Ketegasan Guru Besar UGM Peringatkan Jokowi Berpotensi Diikuti Perguruan Tinggi Lain

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 14:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDI Perjuangan (PDIP) meyakini peringatan yang disampaikan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diikuti perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa sikap ini buah hasil dari pencermatan atas berbagai tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi Tanah Air belakangan ini.

Pasalnya, hal itu ditandai dengan keterlibatan oknum-oknum aparat negara untuk melakukan berbagai intimidasi terhadap rakyat hingga pernyataan Presiden tentang keterlibatan pejabat publik terkait keberpihakan di masa kampanye.


"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi, bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai simbol Gadjah Mada yaitu Balairung," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2).

Politikus asal Yogyakarta itu berpandangan, bukan tidak mungkin, sikap yang telah disampaikan guru besar bersama dosen dan mahasiswa UGM ini akan diikuti oleh perguruan tinggi lainnya yang ingin menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

"Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," kata Hasto.

Hasto mengingatkan kembali bahwa pemilu ini menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana semua pihak sudah seharusnya menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting.

"Karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT," kata Hasto.

Sebelumnya, sejumlah civitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.

Dalam petisi 'Bulaksumur' yang dibacakan pada Rabu (31/1), mereka menyampaikan berdasarkan hasil pencermatan dinamika perpolitikan Tanah Air yang terjadi beberapa bulan terakhir.

Melalui petisi itu, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Presiden Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," demikian bunyi dalam petisi 'Bulaksumur' yang dikutip, Rabu (31/1).



Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya