Berita

Presiden PKS Ahmad Syaikhu/RMOL

Politik

Sejalan Visi Misi Amin, PKS Konsisten Perjuangkan Kesejahteraan Pekerja

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 11:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap konsisten menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Hal ini karena substansi UU Ciptaker dinilai banyak yang bermasalah.

Penegasan ini disampaikan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, saat membuka diskusi "Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga" di Kantor DPTP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Alasan inilah yang membuat PKS memutuskan mengusung pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Pilpres 2024.


"Keberpihakan dan pembelaan PKS terhadap kelompok pekerja ini Insya Allah sejalan dengan visi misi dari pasangan capres-cawapres yang kita usung yaitu pasangan Amin," kata Syaikhu.

Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 itu melanjutkan, PKS dan pasangan Amin mempunyai cita-cita yang sama yakni membuat kaum pekerja sejahtera melalui upah layak dan berkeadilan.

"Maka sejak awal pasangan Amin visinya jelas yaitu Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Bukan untuk sebagian kalangan," tegas Ahmad Syaikhu.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni Co-Kapten Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong; Wakil Ketua DPP PKS bidang Tenaga Kerja, Indra; dan Pemerhati Keluarga dan Sosial, Dinar Dewi Kania.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya