Netralitas Kades Jadi Pertimbangan DPR Bahas UU Desa Usai Pemilu

DPR RI mempertimbangkan netralitas kepala desa (kades) dalam Pemilu 2024, sehingga memutuskan revisi UU Desa dibahas saat situasi politik sudah tidak lagi memanas. Apalagi Indonesia memiliki ribuan desa yang seluruhnya harus difasilitasi.

“Nggak semua warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau. Jadi harus diingat, kepentingannya untuk kepentingan Indonesia,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani ketika menerima aspirasi 9 kepala desa di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (30/1).

Mantan Menko PMK ini memastikan, semua aspirasi dari seluruh elemen bangsa akan difasilitasi oleh DPR. Meski begitu, Puan mengingatkan bahwa pembahasan undang-undang juga membutuhkan komitmen bersama dari Pemerintah.

Puan juga meminta para kades untuk bersabar dan mengajak agar turut serta menyukseskan Pemilu 2024.

“Kita semua punya tanggung jawab bagaimana menyukseskan pemilu. Saya punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab di desa. Jadi mari kita sama-sama agar bagaimana Pemilu bisa berjalan damai," kata Puan melalui siaran persnya, Kamis (1/2).

Menurutnya, penundaan pembahasan bukan berarti revisi UU Desa tidak penting, namun diperlukan kondusifitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.

“Jangan sampai Indonesia pecah hanya karena satu kepentingan. Ini tentang bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan. Semua penting, tapi ini menjadi sangat penting karena menyangkut nasib 270 juta orang. Pemimpin seperti apa yang kita harapkan untuk Indonesia ke depan,” tambahnya.

Puan juga berharap para kades yang hadir menyampaikan informasi darinya kepada kades-kades yang lain.

“Tolong bantu saya untuk bisa memberikan informasi ke teman-temannya, bahwa kita tunggu sampai sesudah pemilu. Sampai semua kondusif. Sekarang waktunya sampai Pemilu selesai kita fokus untuk Indonesia,” pintanya.

“Aspirasi bapak-bapak pasti akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Insya Allah kita nggak cuma ngomong-ngomong aja,” demikian Puan.