Berita

Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto di acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1)/Ist

Politik

Anggaran Stunting Daerah Rp10 M, Prabowo: Rp8 M Dipakai Perjalanan Dinas

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 00:04 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menilai anggaran penanganan stunting di Indonesia kurang efisien.

Menurut dia, hal ini sebelumnya pernah dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah berkali-kali Pak Jokowi menemukan kasus yang paling besar. Kasus anggaran stunting beliau periksa satu-satu di daerah, anggaran stunting biayanya kalau nggak salah Rp10 miliar," kata Prabowo di acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).


Prabowo menilai total Rp10 miliar untuk anggaran stunting tersebut, sekitar Rp8 miliar di antaranya dipergunakan bukan untuk membeli makanan dan susu.

"Rp8 miliar dipakai perjalanan dinas, rapat kerja, simposium. Hanya Rp2 miliar dipakai untuk beli susu dan telur untuk anak-anak," beber Prabowo.

Itu sebabnya, dalam salah satu programnya bersama cawapres Gibran Rakabuming Raka, Prabowo mendorong lebih gencarnya program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak Indonesia.

Tentu hal ini menekan angka stunting di kalangan anak-anak.

"Jadi salah satu program yang saya canangkan, free lunch for all children in Indonesia. Jadi, free lunch kita sudah hitung. Free lunch ini ternyata langkah strategis," jelas mantan Pangkostrad tersebut.

Menurut Prabowo, program makan siang dan susu gratis ini bukan hal yang sia-sia, karena ini juga termasuk dalam cakupan bantuan sosial dan juga pendidikan.

“Kita bisa lihat (program makan siang dan susu gratis) bisa turun ke semua bidang (sosial dan pendidikan). The resources are there if we refocused, if we can reallocate kepada hal urgent,” pungkas Prabowo.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya