Berita

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, saat konferensi pers/Rep

Politik

Pengunduran Diri Prof Mahfud Kritik Moral untuk Kekuasaan

RABU, 31 JANUARI 2024 | 20:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud merespon sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang keluar dari Kabinet Indonesia Maju.

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, menuturkan, pengunduran diri Mahfud MD merupakan kritik moral, sebagaimana disampaikan Mahfud MD pada acara Tabrak Prof! di Semarang, beberapa waktu lalu.

“Ini kritik moral, protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, sangat telanjang, sangat terang benderang, untuk mendukung Paslon tertentu,” kata Karaniya, da?am jumpa media, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).


Dia juga menuturkan, keputusan Mahfud MD itu merupakan titik jengah terhadap pemerintah yang dianggap bekerja tidak sesuai amanat konstitusi.

“Nah, apalagi sekarang kita lihat, beberapa hari lalu, ada statemen yang memprihatinkan banyak orang, yang kemudian membuat.. oh kalau begitu, meski anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, anda boleh saja memihak dan berkampanye,” selorohnya.

Menurutnya, pernyataan itu secara tidak langsung mengimplikasikan ada firewall antara kekuasaan, fasilitas negara, dan aparat negara, yang seharusnya menjamin keberlangsungan Pemilu yang jujur dan adil, tiba-tiba menjadi hilang.

“Kita semua tahu syarat utama dari Pemilu jujur adil itu adalah netralitas aparat atau tidak dibolehkannya penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pemenangan dari Paslon tertentu,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya