Berita

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD/Rep

Politik

Jika Ingin Menang Pemilu, Mahfud Perlu Beri Pukulan Telak ke Pemerintah

RABU, 31 JANUARI 2024 | 15:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

. Mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju bisa menyedot suara undecided voters, di sisa waktu menjelang Pilpres 2024, yang tinggal dua minggu, terutama jika mampu memberikan pukulan telak bagi Pemerintahan Jokowi dengan data dan info akurat.

Pernyataan itu disampaikan dosen ilmu politik dan internasional studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menanggapi mundurnya Mahfud MD.

Menurutnya, kini Mahfud tidak lagi terkungkung tanggung jawab jabatan dan protokoler, tapi tetap perlu memberikan serangan akurat kepada rivalnya, terutama Pemerintahan Jokowi, jika ingin elektabilitasnya ingin moncer.


“Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, itu bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan, dan sosialisasi pasca keputusan politik ini,” kata Khoirul Umam kepada wartawan, Rabu (31/1).

Dia juga berpendapat, Mahfud perlu mengeluarkan data dan informasi kuat untuk menyerang Jokowi. Dan itu akan dinilai masyarakat cukup baik ketika Mahfud memutuskan mundur dari kabinet.

“Jika pegang data dan informasi yang bisa di-generate menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Paslon No 2, maka keputusan mundur dari kabinet menjadi gelombang kekuatan efektif untuk menahan rival terberatnya, yakni Prabowo-Gibran, yang menargetkan kemenangan satu putaran,” katanya.

Namun, jika Mahfud tidak melakukan serangan terbaiknya, maka keluarnya Mahfud dari kabinet akan sia-sia.

“Jika tidak ada narasi kuat dan intensitas serangan yang signifikan, maka keputusan mundur dari kursi Menko Polhukam itu tidak akan menciptakan ledakan elektoral berarti,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya