Berita

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik/Net

Politik

Banyak Parpol Ambil Keputusan Terpaksa, Rachland Nashidik Sindir PDIP dan Goenawan Mohamad

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 16:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemilihan Umum Serentak 2024 dinilai sebagai pesta demokrasi paling sulit, baik bagi partai politik peserta maupun masyarakat itu sendiri.

"Ini memang Pemilu paling sulit. Saya percaya, dalam pemilu kali ini, banyak partai yang mengambil keputusan secara terpaksa," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik dikutip dari akun X pribadinya, Selasa (30/1).

Pemilu 2024 seharusnya bisa menjadi pesta demokrasi yang bebas untuk memilih pilihannya. Namun karena ada keadaan keterpaksaan, makan realitasnya menunjukkan keadaan yang membuat pilihan atau kehendak bebas tidak bisa berlaku.


"Itulah keadaan yang dalam waktu cukup lama menempatkan sesama warga bangsa berjauhan, bahkan bermusuhan. Solidaritas sosial, rasa setia kawan sebagai sesama warga negara hanya berlaku pada dan di antara sesama anggota yang seiman secara agama atau politik," kritik Rachland.

Keadaan tersebut, kata Rachland, dibungkus oleh penggolongan "orang baik" versus "orang jahat" sebagaimana dibuat untuk memenangkan Capres Jokowi dari Capres Prabowo dalam pemilu terakhir.

Rachland lantas menyinggung soal aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

"Saya menyalahkan mereka yang menjadi arsitek, menjadi pendukung atau yang mengamini upaya itu, termasuk PDIP dan orang seperti Goenawan Mohamad. Tidak bisa, jangan dibiarkan, mereka tampil bak pahlawan, padahal sebenarnya mau cuci tangan," jelas Rachland.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya