Berita

Sapi impor ilegal/Net

Nusantara

Sapi Impor Ilegal Serbu Lumajang, DPD Minta Pembenahan Tata Niaga

SELASA, 30 JANUARI 2024 | 05:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Selama 3 bulan terakhir sapi potong impor telah masuk ke Kabupaten Lumajang secara ilegal.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Daerah bertindak tegas, karena selain melanggar aturan, juga mengganggu tata niaga perdagangan sapi di Lumajang dan Jawa Timur.

"Jelas masuknya sapi impor ke Lumajang ini ilegal, tentu harus ditindak tegas oleh aparat dan dinas terkait. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Jawa Timur tidak mengijinkan sapi impor masuk," kata LaNyalla, Senin (29/1).


Menurut dia, kebijakan soal impor sapi berada di pemerintah pusat. Sedangkan masuknya sapi impor ke Kabupaten/Kota harus dapat persetujuan dari Gubernur. Sedangkan Provinsi Jawa Timur menolak sapi impor masuk wilayahnya.

Di Indonesia, yang menyetujui sapi impor masuk ke daerah masing-masing ada tiga provinsi, yakni Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat. Belakangan diketahui, sapi-sapi impor yang masuk ke Lumajang berasal dari sapi impor Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Artinya peredaran sapi impor ke Lumajang sudah tidak sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023. Makannya, saya tegaskan lagi agar tindakan tegas dilakukan demi melindungi pedagang dan peternak,” imbuh dia.

“Kalau dibiarkan, dampak pertama dirasakan pedagang, selanjutnya cepat atau lambat berpengaruh terhadap para peternak sapi lokal," tegasnya.

Selain melakukan tindakan tegas, Senator Jawa Timur yang mencalonkan kembali menjadi anggota DPD RI itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemprov Jatim membenahi tata niaga sapi.

"Ajak bicara para pedagang sapi, pedagang daging sapi, jagal dan pihak terkait lainnya supaya mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak," tandasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya