Berita

Ketua Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP Surak) Oskar Vitriano/Ist

Politik

Gelar Diskusi tentang Isu Kecurangan, LPP Surak Berharap Pemilu Adil

SENIN, 29 JANUARI 2024 | 01:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP Surak) menggelar diskusi dengan tema Pertaruhan Legitimasi Pemilu di Tengah Isu Kecurangan dan Netralitas Presiden di Jakarta, Minggu (28/1).

Ketua LPP Surak Oskar Vitriano menuturkan jika tema tersebut diangkat karena isu netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu isu yang lagi trending belakangan ini.

"Karena itu hal ini kami diskusikan dengan mengundang seluruh timses paslon dan juga KPU, dan juga Bawaslu. Sehingga masyarakat kita harapkan bisa mengerti apa yang terjadi saat ini," kata Oskar kepada wartawan.


Dia menuturkan meski banyak polemik dan adanya dugaan kecurangan, Pilpres 2024 harus bisa berjalan dengan damai mulai dari proses kampanye, pemilihan dan penetapan presiden.

"Sehingga masyarakat tak lagi dikhawatirkan dengan adanya polemik-polemik seperti 2019 lalu," tegasnya.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan semua peserta pemilu baik presiden dan legislatif harus menunjukkan strategi pemenangan yang sesuai dengan koridor dan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

"Sampaikan visi misi dengan bijak, gunakan strategi pemenangan dengan baik. Sehingga masyarakat mau memberikan pilihannya," ucapnya.

Masih kata Oskar, dengan tahapan-tahapan yang baik maka tentunya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Selanjutnya akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang baik pula buat masyarakat.

"Jangan kita harap ada pemilu yang damai dan nyaman kalau pada pelaksanaannya kemudian tidak berlangsung adil," tegasnya lagi.

Dirinya pun mengatakan, jika siapapun presiden yang terpilih nanti, itu adalah hasil dari pemilu yang benar-benar dijaga kualitasnya.

"Intinya siapapun yang menjadi presiden nanti masyarakat Indonesia harus merasakan dampak positifnya," tutup Oskar.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya