Berita

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik/Ist

Politik

Partai Gelora Dukung Jokowi Tidak Layani Kepentingan Israel

SABTU, 27 JANUARI 2024 | 22:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Langkah Presiden Joko Widodo melarang masuknya kapal milik Israel ke wilayah Indonesia, mendapat dukungan penuh Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Pelarangan itu disampaikan Presiden Jokowi merespons adanya isu mengenai kapal dagang milik Israel, ZIM Trade yang akan berlabuh di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

"Kita mendukung langkah Presiden Jokowi, yang ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel," kata Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Sabtu (27/1).


Sikap tersebut, menurutnya, memang sudah seharusnya ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Terlebih, posisi Indonesia memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina dan melawan penjajah zionis Israel.

Mahfuz menegaskan, dukungan yang disampaikan Indonesia untuk Palestina pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak hanya sekedar mengirimkan bantuan kemanusiaan saja.

Tetapi, lanjutnya, sudah dilakukan dengan pernyataan di forum PBB hingga terkini sikap dari Presiden Jokowi.

"Partai Gelora mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya