Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Berani Sebut Presiden Boleh Kampanye

Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden boleh berkampanye dan memihak disinyalir untuk mematahkan isu netralitas pejabat negara yang semakin diframing negatif jelang pencoblosan Pemilu Serentak 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, Jokowi ingin menegaskan bahwa kampanye oleh para menteri dan pejabat negara sejatinya diperbolehkan undang-undang, dengan berbagai syarat sebagaimana termuat UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dikatakan Subiran, belakangan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju memang banyak aktif di masa kampanye. Kondisi inilah yang ingin diluruskan Presiden Jokowi, bahwa pejabat negara memang diperbolehkan berkampanye, asalkan memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam undang-undang.

"Di saat momen seperti saat ini, terkadang memang ada posisi yang ambigu, yaitu di satu sisi sebagai pejabat negara tapi di sisi lain juga menyuarakan ajakan memilih partai atau calon tertentu," kata Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/1).

Oleh karena itu, magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menyimpulkan, pernyataan Jokowi terkait aturan kampanye bagi presiden merespon tudingan sejumlah pihak, yang menyebut aparat negara tidak netral di Pemilu 2024.

"Presiden Jokowi ingin mematahkan framing yang menyebutkan bahwa jika presiden memihak dan ikut berkampanye maka otomatis melanggar UU dan telah menciderai etika netralitas," tutup Biran.