Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Saat Puisi Gus Mus Dianggap Nyata, Ada Republik Rasa Kerajaan

JUMAT, 26 JANUARI 2024 | 00:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dinamika jelang pencoblosan Pilpres 2024 makin memunculkan banyak kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Termasuk penolakan terhadap dinasti atau kerajaan politik.

Peneliti Jarum Demokrasi, Rajab Ahirullah berpandangan, Presiden Jokowi makin mendekati hari pencoblosan Pilpres 2024 menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Rajab menyayangkan pernyataan terbaru Jokowi, yang menyebut seorang presiden tidak dilarang berkampanye dan bahkan berpihak kepada calon tertentu yang ikut kontestasi.


"Sosok pemimpin yang muncul saat ini seringkali mengecewakan masyarakat. Pemimpin hanya mementingkan kelompok dan golongannya semata, bahkan sampai membangun dinasti kekuasaan," ujar Rajab kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/1).

Dari beberapa fenomena politik yang nampak di publik, mulai dari uji materiil batas usia capres-cawapres yang diatur UU Pemilu diubah Mahkamah Konstitusi (MK), hingga soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang dilanggar, Rajab menganggap Jokowi tengah mempraktikkan dinasti politik secara terang-terangan.

Rajab pun teringat pernyataan salah satu ulama besar Tanah Air, KH Mustofa Bisri atau kerap disapa Gus Mus, yang memberikan gambaran tentang politik dalam sebuah puisinya yang berjudul "Zaman Kemajuan".

Rajab merasa, salah satu bait dalam puisi Gus Mus tersebut benar-benar terjadi di masa sekarang ini, tepatnya jelang pencoblosan Pilpres 2024 yang tinggal 19 hari lagi.

"Gus Mus mengatakan, 'ada republik rasa kerajaan'. Inilah yang sangat kita khawatirkan, saat banyak sekali kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, dan etika para pemimpin kita sudah tidak selaras dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat," tuturnya.

"Dan permasalahan ini memuncak saat konstitusi diacak-acak melalui hakim konstitusi yang melanggar etika. Ada hakim yang meloloskan kepentingan keluarga dan kelompoknya. Sampai saat ini, apakah kita masih yakin ada negarawan di negara kita ini?" demikian Rajab.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya