Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Khawatir Bansos Dicabut, Indopol Kesulitan Lakukan Survei Dukungan Politik Warga

KAMIS, 25 JANUARI 2024 | 17:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak mudah melakukan survei elektabilitas. Hal itu dirasakan Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistyanto, yang harus membatalkan rilis survei soal elektabilitas Capres-Cawapres.

Survei itu, sebetulnya sudah dilakukan pada periode 8-15 Januari 2024, yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia.

Ratno mengatakan, terdapat beberapa permasalah teknis yang terjadi di lapangan, salah satunya terkait dengan responden. Hal ini didapati di wilayah Jawa Timur.


Kata dia, sejumlah responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya sangat tinggi.

"Misalnya di Kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), di Kediri 40 persen," ujar Ratno dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).

Dari hasil penelusuran, Ratno menyampaikan, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT RW sampai warga, karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik, yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.

Lanjutnya, ada kekhawatiran dari warga ketika survei diumumkan maka wilayah tempat tinggalnya terpetakan soal dukungan politik.

"Jawaba (warga) adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut," tuturnya.

Dia pun mengaku baru kali ini mendapati kejadian seperti ini. Sebab, pada sebelumnya survei dari Indopol Survey selalu lancar.

Salah satunya, kata Ratno ketika mereka melakukan survei di Kabupaten Bangkalan. Di lokasi itu, kepala desanya ikut memilihkan responden dengan dalih keamanan dan menjaga daerahnya kondusif.

"Cenderungnya ke siapa? Ya kira-kira yang memberikan bansos siapa, kan kira-kira begitu. Kabupaten Lamongan sudah ada case, meskipun kasusnya di pilkada," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya