Tidak mudah melakukan survei elektabilitas. Hal itu dirasakan Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistyanto, yang harus membatalkan rilis survei soal elektabilitas Capres-Cawapres.
Survei itu, sebetulnya sudah dilakukan pada periode 8-15 Januari 2024, yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia.
Ratno mengatakan, terdapat beberapa permasalah teknis yang terjadi di lapangan, salah satunya terkait dengan responden. Hal ini didapati di wilayah Jawa Timur.
Kata dia, sejumlah responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya sangat tinggi.
"Misalnya di Kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), di Kediri 40 persen," ujar Ratno dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).
Dari hasil penelusuran, Ratno menyampaikan, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT RW sampai warga, karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik, yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.
Lanjutnya, ada kekhawatiran dari warga ketika survei diumumkan maka wilayah tempat tinggalnya terpetakan soal dukungan politik.
"Jawaba (warga) adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut," tuturnya.
Dia pun mengaku baru kali ini mendapati kejadian seperti ini. Sebab, pada sebelumnya survei dari Indopol Survey selalu lancar.
Salah satunya, kata Ratno ketika mereka melakukan survei di Kabupaten Bangkalan. Di lokasi itu, kepala desanya ikut memilihkan responden dengan dalih keamanan dan menjaga daerahnya kondusif.
"Cenderungnya ke siapa? Ya kira-kira yang memberikan bansos siapa, kan kira-kira begitu. Kabupaten Lamongan sudah ada case, meskipun kasusnya di pilkada," pungkasnya.
