Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berdialog dengan UMKM Nahdliyin di Graha Kadin Jawa Timur, Kamis (25/1)/Ist
Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah akses pasar dan permodalan.
Hal ini pula yang dialami oleh sekitar 1,1 juta anggota umum Nahdliyin yang tergabung dalam Perkumpulan Andalan Nahdliyin UMKM Indonesia (Peran UMKM Indonesia).
Keluhan itu mereka sampaikan saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Graha Kadin Jawa Timur, Kamis (25/1).
Ketua Umum Peran UMKM Indonesia, KH M Endy Setyo Lesmana menjelaskan, sejak Juli 2023 jumlah anggota lembaganya berjumlah 1,1 juta. Namun, akses pasar dan permodalan selalu saja menjadi kendala yang dihadapi oleh anggotanya.
"Kami bersyukur anggota kami memiliki produk yang cukup berkualitas. Namun, saat kami ingin memperluas pasar, kendala yang kami hadapi adalah akses pasar, utamanya pasar modern dan kendala permodalan," tutur Gus Endy, sapaan karib KH Endy Setyo Lesmana.
Padahal, kata Gus Endy, minat masyarakat terhadap usaha UMKM cukup tinggi. Selama ini UMKM menjadi penopang perekonomian nasional, karena pelakunya adalah masyarakat di tingkat akar rumput.
"UMKM yang bergabung di kami sangat besar. Tahun ini kemungkinan jumlahnya akan bertambah menjadi 1,8 juta UMKM. Secara nasional, UMKM yang tergabung di lembaga kami sebanyak 6,8 juta dengan berbagai klasifikasi," jelasnya.
Gus Endy meminta saran kepada Ketua DPD RI agar untuk dapat mengurai persoalan yang mereka hadapi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI langsung mengkoneksikan Peran UMKM Indonesia kepada Kadin Jatim untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas produk mereka, agar mendapat akses pasar yang lebih luas.
"Di Kadin Jatim ini, kebetulan saya yang menginisiasi melalui Kadin Institute, itu memang dibangun untuk membantu UMKM. Nanti ada pendidikan vokasinya, ada kurasinya, sehingga produk UMKM kita sesuai dengan standar pasar modern dan standar ekspor," kata LaNyalla.
Jika sudah mengikuti pendidikan vokasi, kurasi dan lain sebagainya di Kadin Jatim, Senator asal Jawa Timur itu menilai akses permodalan bisa difasilitasi oleh Kadin Jatim.
"Tentu menjadi anggota Kadin Jatim terlebih dahulu. Atau solusi lainnya, buat koperasi. Nanti dikawal oleh Kadin Jatim," tutup LaNyalla.
