Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Rio Sambodo/Ist

Nusantara

Kasus Sengketa di DKI Tinggi, PDIP Soroti Mentalitas Pelayanan

KAMIS, 25 JANUARI 2024 | 03:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Hak tanah bagi masyarakat menjadi salah satu persoalan serius, khususnya di DKI Jakarta. Masih banyak warga Jakarta yang belum bisa menikmatinya. Padahal sejatinya hal itu dijamin oleh regulasi.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dwi Rio Sambodo mengatakan, hak kepemilikan atas lahan masih menjadi masalah serius. Menurutnya, persoalan tersebut dilatarbelakangi tingginya kasus sengketa tanah di ibu kota.

Rio mengamati, masih banyak tanah warga yang belum memiliki kekuatan hukum, dan rawan disengketakan.


Oleh karena itu, Rio menyambut baik kebijakan pemerintah pusat membuat Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL).

“Tahun 2018, di DKI ada 256.000 lokasi obyek PTSL. Tahun 2019, bertambah,” kata Rio dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/1).

Rio menyimpulkan, pelayanan soal pertanahan di DKI ini masih banyak minusnya.

“Ini menyangkut mentalitas pelayanan, baik yang dilakukan aparatur birokrasi organik maupun pemimpin masyarakat,” kata Rio.

Rio juga mengaku sangat prihatin dengan retorika publik mengenai pelayanan yang mudah dan gratis berbeda dengan fakta di lapangan.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya