Berita

Jurubicara TKN Prabowo-Gibran Fahri Hamzah/Ist

Politik

Minta Mahfud Mundur dari Kabinet, Fahri: Enggak Usah Cari Alasan

RABU, 24 JANUARI 2024 | 12:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diminta mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) oleh Jurubicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah.

Fahri mendesak Mahfud tidak perlu mencari alasan yang mengada-ada untuk mundur dari pemerintahan. Pasalnya, Mahfud dianggap membelot dari pemerintahan Jokowi dan perlu keluar dari kabinet.

"Enggak usah cari alasan lain, mundur itu karena saban hari menyerang kebijakan yang harusnya dipuji," ucap Fahri lewat akun media sosialnya, Rabu (24/1).


Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu berpendapat, sebagai menteri koordinator, Mahfud seharusnya bertanggung jawab atas kinerjanya dalam membuat sebuah kebijakan untuk rakyat.

Termasuk, kebijakan yang dikritisinya tersebut ketika debat cawapres beberapa hari lalu tentang pelanggaran norma politik dan keamanan yang dilakukan aparatur sipil negara.

Karena, selama ini Fahri menilai selama Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak ada kritik pedas kepada pemerintah. Setelah menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud justru menyerang pemerintahan di mana dia masih menjadi bagian dari itu.

Oleh sebab itu, Fahri mendesak cawapres nomor urut 3 itu untuk mundur sebagai menteri koordinator. Karena, kritikannya terhadap pemerintah kurang pas setelah menjadi capres bagi Ganjar Pranowo.

"Lah gimana? Saya koordinator yang bikin kebijakan, 4 tahun lebih gak ada masalah. Baik-baik saja. Tiba-tiba sekarang gabung sama kelompok kecewa, terus semua kebijakan itu saya salahkan? Piye?" tandas Fahri.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya