Berita

Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD Mundur dari Kabinet, PDIP: Keteladanan yang Patut Dicontoh Jokowi

RABU, 24 JANUARI 2024 | 09:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keputusan yang dinyatakan Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD untuk mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam, diapresiasi politisi PDI Perjuangan.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin memandang sikap yang ditunjukkan oleh Mahfud MD merupakan satu bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik.

"Ini merupakan keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1).


Bagi dia, apa yang dilakukan Mahfud MD seharusnya bisa menjadi contoh bagi aparatur negara yang terlibat langsung dalam kegiatan kampanye atau kontestasi Pemilu 2024.

"Patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya bahkan termasuk presiden sekalipun untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanye," tuturnya.

Hasanuddin berharap sikap ini juga diikuti pasangan calon (paslon) capres-cawapres lainnya yang saat ini masih menjabat sebagai aparatur negara atau pembantu presiden.

Hal ini, tegas Hasanuddin, penting dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil.

"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya